METRO JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), resmi menahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman (BBD). Kepala daerah dua periode 2012-2017 dan 2017-2022 itu terkait perkara dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya TA 2018.

Di mana sebelumnya, KPK telah menetapkan BBD sebagai tersangka sejak 25 April 2019.

“Jadi setelah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 33 orang dan 2 orang ahli, untuk kepentingan penyidikan. KPK menahan tersangka BBD selama 20 hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 diĀ  rutan cabang KPK di Gedung KPK Kavling C1,” ungkap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/10).

Menurut dia, tersangka BBD diduga memberikan sejumlah uang kepada Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Pemberian uang tersebut diduga untuk berhubungan dengan pengajuan DAK untuk Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

Atas perbuatannya, tersangka BBD disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Nurul mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara yang terlibat dalam proses pengajuan dan penyaluran DAK untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tentu dengan menghindari praktik gratifikasi dan suap, dan kepada aparatur pengawas Internal di instansi terkait, baik pusat atau daerah agar lebih serius menjalankan tugasnya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi,” tukasnya.

(Hayat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here