METRO BANDARLAMPUNG – Audiensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung terkait UU Cipta Kerja pada Selasa (13/10), membuahkan hasil. Di mana, kedua lembaga itu sepakat menolak omnibus law karena dinilai cacat hukum.

Diawal diskusi, Pengurus Bidang PAO HMI Cabang Bandar Lampung Abdullah Majid meminta DPRD Provinsi Lampung untuk memaparkan perbedaan UU Ketenagakerjaan sebelumya dengan RUU Ciptaker (Omnibus Law) tersebut.

“Sebagai bagian dari lembaga Legislatif dan yang kami anggap faham tentang Undang-undang, maka kami ingin Bapak-bapak anggota DPRD Provinsi Lampung ini untuk memaparkan perbedaan antara UU Ketenagakerjaan yang sebelumnya dengan Omnibus Law, sampel saja tidak usah semua. Karena kami melihat bahwa prosedur pembuatan UU ini ada yang salah baik secara waktu, Partisipasi Publik dan Komunikasi” kata dia.

Kabid PA HMI Cabang Bandar Lampung Nizam Virgo Ardi ikut mempertanyakan sikap 74 anggota DPRD Lampung yang “takut” menandatangani pernyataan penolakan terhadap UU Omnibus Law.

“Saya kira kalau UU ini mau dibedah butuh waktu yang sangat lama, dan draf UU yang asli pun sampai hari ini belum keluar. Sekarang kita langsung saja bahas dengan melihat kondisi hari ini tuntutan dari segala elemen, tapi kenapa anggota DPRD lainnya takut serta tidak mau memihak kepada rakyat, dan tidak berani mengambil sikap,” ujar dia.

Virgo mengaku hanya ingin mengetahui bagaimana para anggota DPRD Lampung mengkaji UU tersebut.

Pengurus Bidang PTKP HMI Cabang Bandar Lampung Frengki menambahkan, pihaknya memilih untuk tidak melakukan aksi dan lebih memilih untuk melakukan audiensi.

“HMI Cabang Bandar Lampung bukan takut untuk mengadakan aksi, para Abang-abang di DPRD ini tahu lah dan masih ingatkan dengan HMI ketika mengadakan aksi. Tapi kali ini kami lebih memilih mengadakan audiensi, karena dengan cara ini kami anggap lebih elegan dan efektif,” ujarnya.

Menurut Frengki, DPRD Provinsi Lampung harus pro rakyat dan dekat dengan rakyat jangan mementingkan kebijakan partai.

“Kami meminta DPRD untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masa aksi setiap ada nya aksi di Lampung, dan kami minta DPRD Lampung untuk menyatakan sikap menolak UU cipta kerja serta meminta DPRD Lampung untuk mendesak DPR RI segera menerbitkan draf asli,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Komisariat Syariah Ryki Setiawan mengatakan HMI juga mengkritisi pemerintah yang seolah memperlambat proses penerbitan draf asli UU Ciptaker. Menurut dia, penerbitan Draf asli UU Ciptaker ini sangat penting untuk menepis hoax yang berkembang di media tentang pasal-pasal yang kontroversial.

“Seharusnya jika RUU Omnibuslaw itu sudah disahkan menjadi UU sudah sewajibnya pemerintah dan DPR menyebarluaskan UU yang sah dan asli tersebut, untuk memberikan informasi ke masyarakat, itu sesuai diatur dalam UU No.12 Tahun 2011. Tapi hari ini apa kenyataannya, Draf yang di konsumsi oleh masyarakat ternyata draf palsu, jadi ini akan mengundang asumsi yang negatif dan berpeluang menimbulkan konflik yang besar,” jelas dia.

Ryki juga mempertanyakan sikap para politikus seperti Mardani Umar (PKS), Ade Ibnu Utami (PKS), Yozi Rizal (Demokrat), Suprapto (PAN) selaku DPRD Provinsi Lampung.

“Jadi begini, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Abang-abang secara pribadi dan mengatasnamakan DPRD Provinsi Lampung, apa sikap abang terkait UU Omnibuslaw ini, apakah mendukung atau menolak? Pertanyaan ini kami minta tolong dijawab dulu,” tukas dia.

“Iya, saya menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Anggota Komisi 1 DPRD Lampung Mardani Umar kepada peserta audiensi.

Mardani secara lugas mengatakan sejak awal memang sudah menolak undangan-undang tersebut karena merugikan masyarakat. “Saya sebagai anggota DPRD dan sebagai Fraksi PKS menolak,” tandasnya.

Sejawatnya Yozi Rizal juga menolak undangan-undang tersebut. “Secara pribadi dan secara anggota DPRD Lampung saya menolak, begitu juga dengan Fraksi Demokrat” tegasnya.

Adapun hasil kesepatan penolakan UU Ciptaker berbubyi bahwa HMI Cabang Bandar Lampung bersama dengan DPRD Provinsi Lampung secara kelembagaan menyepakati dan menyetujui untuk menolak UU Ciptaker / UU Omnibus Law yang menyebabkan kegaduhan di NKRI khususnya di Provinsi Lampung.

Apabila poin-poin diatas tidak terwujud, kami yang bertandatangan mewakili lembaga DPRD Provinsi Lampung, siap mengundurkan diri dari Anggota Dewan Provinsi Lampung.

(rls/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here