METRO KARAWANG – Proyek hunian dan pertokokan Grand Cilamaya Residance yang digarap PT Dawuan Anugrah Nusantara (DAN), di Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, diduga belum kantongi izin. Namun begitu, pengembang sibuk kasak kusuk melakukan pembangunan hingga promosi besar-besaran.

Hasil reportase di lapangan, sejumlah warga bahkan sudah setor uang booking fee dan down payment (DP) ke devloper. Kabarnya, uang DP yang sudah masuk nilainya ratusan juta rupiah. Nominal DP pun berbeda-beda, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 50 juta.

Kepala Desa Mekarmaya, Herman Syuhada mengakui hingga saat ini, pihak developer sama sekali belum menyelesaikan proses perizinan di tingkat desa.

Bahkan, kata dia, sejumlah berkas yang sedang diproses untuk perizinan atas nama desa, dipalsukan oleh pihak devloper.

“Jangankan izin mendirikan bangunan (IMB), itu izin lingkungan saja belum. Apa lagi soal amdal dan alih fungsi lahan, sama sekali belum,” ungkap Herman.

Selain perizinannya yang cacat hukum, Herman juga menyoroti, proses konstruksi yang dinilai sangat asal-asalan terutama, pengerjaan pondasi. Di mana, lahan yang semula sawah produktif itu tidak lagi melalui tahap pengerasan dan pematangan tanah.

Namun pihak kontraktor langsung menimbun tanah arugan dari tanah disposal galian bekas PLTGU, yang notabene juga bekas tanah sawah.

“Gak bener itu pembangunannya. Masa tanah sawah belum dimatangkan langsung di timbun tanah sawah lagi. Kasian masyarakat yang beli rumah disitu, rugi dia nanti,” ujarnya.

Lebih jauh, Herman menyebutkan adanya promosi diduga penipuan berupa bebas banjir. Padahal, lokasi tersebut mulanya adalah serapan dan penampungan air limpahan sungai Cilamaya saat meluap.

“Bohong itu kalau bebas banjir. Kita semua tau kalau disitu dulunya penampungan air limpahan sungai cilamaya. Pasti rawan banjir,” ungkapnya.

Disinggung banyaknya warga yang sudah bayar DP, Herman menegaskan, pihaknya tidak akan bertanggung jawab jika suatu saat ada yang merasa dirugikan atas proyek hunian tersebut.

“Pemerintah Desa Mekarmaya tidak akan bertanggung jawab. Kami hanya mengingatkan, jika perumahan itu belum punya izin,” tegas dia.

Herman mengaku sudah mengirim surat ke DPMPT Kabupaten Karawang agar ditindak. “Kalau dalam proses perizinan yang sekarang, tanda tangan saya itu dipalsukan,” imbuhnya.

(Wahyudi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here