ILUSTRASI

METRO CIKARANG – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi akibat pandemi covid-19. Kendati aktivitas dunia usaha telah kembali bergulir namun banyak perusahaan yang mengurangi jumlah pekerja. 

Ironisnya pemberhentian banyak yang tanpa melalui aturan yang berlaku. Alhasil para pekerja menjadi pihak yang paling dirugikan. 

“Harusnya kan PHK itu melalui berbagai tahapan, mulai dari pertemuan antara karyawan dan perusahaan, perundingan hingga dapat berlanjut pada pengadilan hubungan industrial. Namun laporan yang kami terima tidak demikian. Karyawan di-PHK begitu saja,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari, kemarin (10/8).

Persoalan ketenagakerjaan dan kesehatan menjadi dua hal yang paling disorotnya saat menggelar reses di Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, hingga kini PHK massal masih terus terjadi di dunia usaha. Tingginya angka PHK ini salah satunya terjadi di sektor industri di Kabupaten Bekasi. Memiliki banyak pabrik yang beroperasi, membuat banyak juga PHK yang terjadi.

“Laporan (PHK) ini masih terjadi, masih saya terima. Ini yang harusnya segera ditanggulangi,” ucap Putih. 

Meski geliat usaha mulai dijalankan kembali, namun perekonomian belum pulih sepenuhnya. Perusahaan masih sulit beroperasi secara maksimal sehingga pengurangan karyawan terus dilakukan. 

“Cuma yang jadi persoalan yakni berapa jumlah PHK yang terjadi ini yang memenuhi aturan. Ada tidak hak bagi karyawan yang diberhentikan. Karena banyak keluhan karyawan yang terkena PHK justru tidak mendapatkan haknya,” ucap anggota Legislatif dapil Jawa Barat VII ini.

 Di sisi lain kondisi ini dimanfaatkan oknum perusahaan untuk memberhentikan karyawannya. “Jadi secara bisnis sebenarnya tidak terlalu berpengaruh namun jadi kesempatan dia untuk mengurangi pegawai. Akhirnya yang jadi korban pegawai itu sendiri,” ucap Putih.

Dengan kondisi ini, lanjut dia, peran pemerintah pun sangat disayangkan karena tidak proaktif menanggulangi persoalan masyarakat yang terkena PHK. Berbagai stimulus yang diberikan pun dinilai tidak sepenuhnya dirasakan oleh mereka yang berhak menerima. Bahkan bantuan langsung pun, di beberapa daerah, terhambat.

“Padahal kan dari menteri keuangan sendiri anggaran untuk perekonomian di tengah pandemi ini besar. Tapi besarannya ini tidak dirasakan langsung. Harusnya berbagai percepatan ini terus dilakukan. Karena memang ini dibuktikan dengan serapan anggaran covid-19 ini yang rendah. Kemudian ditemukan kan bantuan justru tertahan di aula-aula di daerah,” jelas dia. 

Lebih lanjut, Putih menegaskan pemerintah harus menuntaskan proses evaluasi program kartu pra kerja. Menurut dia, pra kerja merupakan salah satu program yang fokus pada persoalan ketenagakerjaan. Hanya saja, karena realisasinya dinilai tidak efektif sehingga harus dihentikan.

“Maka hingga kini kami masih menagih hasil evaluasi kartu pra kerja ini. Harusnya setelah dievaluasi segera digulirkan kembali. Ini merupakan program soal ketenagakerjaan yang harusnya juga segera diperbaiki,” ucap dia.

(har/hyt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here