METRO CIKARANG – Penolakan pemakaman jenazah Covid-19 dengan protokol kesehatan hingga kini masih ada saja. Kali ini terjadi di Desa Tanjung Saru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Di mana, sebuah video warga mengusir petugas medis berpakaian alat pelindung diri (APD) lengkap pun viral di pesan berantai Whatsapp.
Video berdurasi 3.40 menit itu pun mennjukan beberapa orang menenangkan warga yang emosi tersebut.

“Apa, jangan main protokol covid aja, penghinaan namanya. Ngapain itu pakai baju-baju itu (APD),” kata salah seorang pria berkaos putih yang ada pada video tersebut.

Pria itu bahkan sampai menarik dan mendorong petugas medis berpakaian APD tersebut. Alhasil, petugas tenaga medis serta sejumlah pengantar ambulan pergi. Ketika hendak pergi, warga yang masih geram terlihat terus meneriaki dan memakinya.

Informasi yang dihimpun Cikarang Ekapres, polemik penolakan jenazah covid-19 itu terjadi TPU Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara. 

Menanggapi itu, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Gunawan membenarkan peristiwa pada video tersebut. Kata dia, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (8/8) itu mulanya pihak rumah sakit setempat telah meminta pihaknya melakukan pengawal terhadap jenazah yang ditolak tersebut.

“Jadi saya baru konfirmasi ke pihak rumah sakit (terkait dengan peristiwa penolakan pemakaman itu). Biasanya kalau mengacu kepada SOP setiap pemakaman yang diduga Covid-19 atau suspek, karena hasilnya belum ada (positif atau negatif) maka pakai proses protokol,” jelas Hendra ketika dikonfirmasi, kemarin (9/8).

Meski begitu, sambung dia, tiba-tiba membatalkannya karena ada yang menjamin proses pemakaman sesuai standar protokol Covid-19 di lokasi pemakaman itu aman dan tidak bakal terjadi penolakan. “Terjadi lah itu, bahkan sampai ada yang dipukul pakai helm dan didorong,” ungkap Hendra.

Atas peristiwa itu, Hendra menambahkan, pihaknya langsung merintahkan anggotanya mengumpulkan keterangan dan menyelidiki kasus tersebut.Terpisah, Dokter Reisa Broto Asmoro secara lugas meminta masyarakat untuk tidak melakukan aksi penolakan terhadap jenazah Covid-19, terlebih lagi sampai membuat kerumunan. Sebab, bukan jenazah yang menjadi sumber penularan, melainkan kerumunan itu sendiri.

“Sesuai dengan aturan-aturan, jelas bahwa hukum di Indonesia mengatur mengenai penolakan pemakaman jenazah COVID-19. Barangsiapa yang menolak pemakaman jenazah pasien COVID-19, sehingga merintangi dan atau mempersulit proses pemakaman tersebut dapat dipidana,” kata anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 itu, belum lama ini.

Berdasarkan ketentuan itu, pejabat atau aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan hukum terhadap para penolak jenazah COVID-19. “Untuk mewujudkan amanat aturan tersebut pejabat atau aparat hukum berwenang menindak mereka yang menolak jenazah secara tegas,” kata Reisa.

Sementara bagi keluarga jenazah penderita Covid-19, Reisa meminta mereka tidak khawatir dan menyerahkan penanganan kepada petugas. ”Percayalah mereka sudah terlatih dan sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri yang direkomendasikan oleh Kemenkes,” tegas Reisa

Untuk menghindari kerumunan, disarankan agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih dari 30 orang. Setelah diberangkatkan ke rumah sakit, jenazah hendaknya langsung menuju lokasi penguburan atau krematorium untuk dimakamkan atau dikremasi.

”Sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi baik di rumah atau di tempat ibadah lainnya,” kata Reisa. (jio/hyt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here