Kabupaten Bekasi Hanya Sepekan, Kota Bekasi Sampai 26 Mei
 
METRO CIKARANG – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) tidak serempak. Hal itu menyusul para kepala daerah konsultasi ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa (12/5). 

Untuk Kabupaten Bekasi akan dimulai hari ini (13/5) hingga sepekan kedepan. Sedangkan Kota Bekasi akan berakhir pada 26 Mei 2020. 

Bupati Eka Supria Atmaja mengatakan perpanjangan PSBB hingga sepekan kedepan. Perlu diketahui, pada PSBB periode kedua Pemkab Bekasi berahkir berakhir pada Selasa (12/5) kemarin. Sehingga Pemkab Bekasi kali ini mengikuti PSBB Provinsi Jawa Barat hingga seminggu mendatang dan nanti ada atau tidaknya perpanjangannya melihat masa perkembangan PSBB Jawa Barat selesai.
 
“Tadi dalam rapat evaluasi yang baru saja dilaksanakan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kita sepakat perpanjang PSBB selama tujuh hari sampai tanggal 19 Mei 2020,” kata Eka.
 
“Melihat perkembangan dulu dari Jawa Barat, ntar kalo Kabupaten Bekasi perpanjangan waktu dua minggu nanti malah beda dan tidak bareng lagi,” sambung dia.

Disinggung mengenai penerapan PSBB di Kabupaten Bekasi selama dua pekan, Eka mengatakan apa yang dilakukan Pemkab Bekasi sudah maksimal dan hasilnya juga jauh lebih baik.
 
“Tingkat kesembuhan pasien cukup baik angkanya, memang ada beberapa peningkatan kasus yang coba sedang kita cari terutama Orang Tanpa Gejala (OTG),” ujarnya.
 
Pemkab Bekasi berharap perpanjangan PSBB ini dapat menekan penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Bekasi.
 
“Kami intens mencari orang-orang yang dimaksudkan, dan telah mendapatkan sebanyak 33 orang yang tanpa gejala di masyarakat. Sekarang ini pemerintah sedang fokus mencari orang-orang yang terpapar virus tanpa gejala. Hal itu akan terus dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 itu sendiri,” katanya.

Sememtara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyebutkan, pada PSBB jilid ke III ini akan memfokuskan beberapa hal.

Pertama, Tri mengaku Pemkot Bekasi akan fokus ke pasar tradisional, mengingat belum ada perubahan aktivitas yang signifikan di sana. Diharapkan pada saat PSBB jilid III ini aktivitas jual beli di pasar berkurang.

“Kami lebih konsentrasi yang pertama adalah pasar. Kami masih lihat bahwa pasar belum terjadi perubahan secara signifikan,” 

Selain itu, pihak Pemkot juga akan fokus untuk mengurangi angka pergerakan masyarakat di Kota Bekasi.

Mengingat masih banyak orang yang berkeliaran di jalanan Kota Bekasi meski telah diterapkan PSBB.

“Walupun terkait penggunaan masker sudqh hampir 90 persen. Kami ingin ada penurunan pergerakan orang. Kalu bisa kan sampai ke angka 30 persen. Tapi inikan masih cukup berat ya,” ucap Tri.

Tri menjelaskan, untuk mengurangi pergerakan masyarakat, ia berharap perusahaan-perusahaan dikecualikan dari PSBB memberikan surat izin bagi karyawannya yang keluar rumah.

Sebab dengan begitu dapat mengendalikan pergerakan orang yang keluar rumah tanpa ada kepentingan.

“Makanya kita akan coba untuk yang perusahaan-perusahan dikecualikan ini ikut berkontribusi dengan cara mereka mungkin buat semacam surat izin klau mereka keluar. Jadi kita betul-betul pastikan kalau orang keluar itu memang penting ada tujuannya,” imbuhnya.

Lalu, ia juga akan lakukan operasi ketat terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS) di Kota Bekasi yang marak di Bekasi menjelang Lebaran.

Sehingga tidak ada PMKS yang tidur di pinggir jalan dan berpotensi tinggi tertular Covid-19.

“Kami juga ingin lebih ketatkan karena ini dekat hari raya Idul Fitri, ini manusia gerobak juga makin marak ini di Kota Bekasi. Jadi ini konsentrasi kita juga untuk ditertibkan dan sementara waktu dibawa ke rumah singgah,” ucapnya.
Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mempersilakan kepala daerah di Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) untuk memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menekan virus korona (Covid-19).

“Untuk Bodebek kami izinkan PSBB diperpanjang. PSBB di Bodebek memang mengikuti pembatasan sosial di DKI Jakarta,” kata pria yang akrab disapan Emil itu dalam konferensi pers, Selasa (12/5).

Namun, Emil tak menyebut sampai kapan waktu perpanjangan penerapan PSBB Bodebek.

Ia hanya menyinggung pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta yang akan berakhir pada 22 Mei. Kemudian PSBB skala Provinsi Jabar yang berakhir pada 19 Mei.

Menurut mantan wali kota Bandung itu, pelaksanaan PSBB di Bodebek akan disesuaikan dengan penerapan di Jakarta.

“Hal itu dikarenakan Bodebek mengalami klaster dari Jakarta. Sehingga kebijakannya mengikuti saja,” ujarnya. 

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid mengkritik jika Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Jilid II di Kabupaten Bekasi tak maksimal mengurangi penyebaran virus Covid-19. Buktinya, Jumlah penderita pasien positif Corona kembali naik.

Lonjakan angka penderita Covid-19 mecapai 113. Sebelumnya diangka 88 pada 30 April hingga 4 Mei 2020.

“Jadi saya melihat PSBB ini seperti Pembatasan Sosial Basa-Basi, kurang greget agar penyebaran virus corona ini bisa ditanggulangi dengan baik,” katanya.

Politisi PKS itu melihat, masih ada saja masyarakat yang membandel seperti tidak menggunakan masker saat berkendara. Selain itu juga, masih banyak masyaraat yang keluar rumah disaat ngabuburit buka puasa.

“Lihat saja jalanan masih sangat ramai, apalagi pas jelang buka puasa, banyak pengendara keluar, bahkan, dibeberapa titik wilayah seperti di perempatan SGC kendaraan sempat macet, sama seperti tidak ada PSBB saja,” sesalnya.

Selain itu, Faizal juga menyorot soal personel PSBB yang kurang. Di beberapa titik check point, personel hanya sebatas duduk saja dan tidak menegur pengendara yang melakukan pelanggaran seperti berboncengan dan tidak menggunakan masker.

(Cikarang Ekspres)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here