ILUSTRASI.NET

METRO CIKARANG – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi tidak bisa berbuat banyak soal adanya tuntutan calon kepala desa agar Bupati Bekasi  Eka Supria Atnaha memastikan tanggal pemilihan kepala desa (Pilkades) 2020).

Namun begitu, ia meminta calkades mengirimkan surat audiensi ke Komisi I DPRD agar bisa menekan bupati segera menggelar Pilkades. 

“Ya kalau mau dari teman-teman calon kepala desa itu berkirim surat ke Komisi I DPRD, beraudiensi dengan kita, kalau mekanismenya tidak seperti itu, kami tidak bisa berbuat banyak,” kata anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Edi Junaedi.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan siap menampung aspirasi para calon kepala desa itu. Dia juga paham dengan kondisi para calon kepala desa yang menginginkan kepastian digelarnya pemilihan.Apalagi di beberapa wilayah seperti Ciamis dan Bogor telah menggelar Pilkades di masa pandemic, dengan begitu sudah sepatutnya Kabupaten Bekasi memastikan pergelaran pesta demokrasi di tingkat desa itu.

Sementara itu, Ketua JMPD Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkifli mengatakan, pemilihan kepala desa bisa digelar dengan system digital jika pertimbangannya dimasa pandemic covid-19.

“Kalau ada keserius dari pemerintah daerah, menggelar Pilkades dengan system digitalisasi itu pasti bisa, beberapa wilayah tetangga seperti Bogor sukses menggelar Pilkades dengan system digitalisasi,” jelas Zuli.

Mantang Ketua F-BPD itu mengaku jika Kabupaten Bekasi pernah menggelar digitalisasi pemilihan kepala desa pada tahun 2018. Namun, digitalisasi itu gagal karena terdapat beberapa kesalahan yang berdampak fata,

“Memang pernah digelar Pilkades dengan system teknologi terkini itu, dan gagal. Tetapi kegagalan bukan akhir dari segalanya, bisa dievaluasi agar kesalahan tidak terulang lagi,” tandasnya.

(Fauzi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here