ISTIMEWA

Bappeda Akui Surati Kementerian ATR Soal Darurat Sampah hingga Revisi Perda RTRW

METRO CIKARANG – Rencana perluasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Burangkeng, di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, terus bergulir. 

Teranyar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih menunggu jawaban surat kedua dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). 
 
Hal itu dikatakan Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda setempat, Evi Mutia kepada Cikarang Ekspres, kemarin (14/7).
 
Ia mengaku pihaknya sudah mengirimkan surat kedua baru-baru ini ke Kementerian ATR lantraran surat pertama dengan disposisi yang ditujukan bukan yang punya wewenang. Padahal, kata Evi, darurat sampah di Kabupaten Bekasi sudah cukup overload.
 
“Ini sangat mendesak dan kami butuh jawaban dari kementerian agar kami tidak salah dan lari dari aturan. Ketepatan nomenklatur pertama yang dikirim pada bulan Maret 2020 dikarenakan posisi di kementerian ada perubahan dan surat pertama yang dituju bukan yang punya wewenang serta ada perbaikan maka nomenklator kedua baru kita kirim,” kata Evi.
 
Menurut dia, isi surat yang dikirimkan ke Kementerian ATR adalah menjelaskan potensi sampah masyarakat Kabupaten Bekasi sekaligus menanyakan arahan rencana perluasan TPA Burangkeng yang saat ini sudah overload.
 
“Di dalam surat kita jelaskan potensi sampah kita berapa, sampah yang bisa diangkut berapa dan juga kita sebutkan bahwa TPA Burangkeng sudah overload, sehingga perlu perluasan,” katanya.
 
Dia juga menjelaskan terkait revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) butuh proses panjang dan harus didukung dokumen lingkungan dan kelengkapan rekomendesi.
 
“Untuk langkah lanjutan harus ada revisi RTRW tapi itu kan butuh proses dan kelengkapan dokumen lingkungan dan juga rekomendasi dari provinsi Jabar tapi pembahasannya di pusat untuk persetujuan subtansinya dan butuh waktu yang lumayan panjang dan alasan bersurat ke Kementerian ATR karena takut menyalahi Peraturan Daerah (Perda). Pasalnya, dalam Perda yang ada saat ini disebutkan bahwa luas lahan TPA 11 hektar,” paparnya. 
 
“Kita tidak berani melakukan perluasan karena alasan itu. Di dalam Perda, TPA Burangkeng 11 hektar. Dan, kita sudah minta arahan boleh nggak kita melakukan perluasan,” tandasnya.

(har/uzi) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here