SIDAK: Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bekasi Hanif Sabani saat lakukan sidak galian c ilegal di Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah beberapa hari yang lalau. (foto:ALMU JAMIL /CIKARANG EKSPRES)

METRO CIKARANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, akhirnya laporkan pemilik Galin C di RT 04/14 Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, ke Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, diduga kuat galian C tersebut belum kantongi ijin dari provinisi.

Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bekasi Hanif Sabani mengatakan, hingga kini pemilik galian tersebut belum juga datang untuk memenuhi panggilan dari Satpol PP. Padahal, pihaknya sudah melakukan panggilan kedua kalinya.

“Ya (pemanggilan kedia,red) ga datang, gak tahu. Jadi sudah dua kali kita panggil. Nanti kita akan kirim surat ke provinsi. Mungkin minggu-minggu besok  kita kirim surat ke provinsi.” kata dia kepada Cikarang Ekspres, Senin (14/9).

“Yang penting kita sudah tindaklanjuti aduan masyarakat. Kita pun sudah cek ke lapangan dan hasilnya kita laporkan ke provinsi,” sambung Hanif.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP Kabupaten Bekasi sidak ke lokasi galian tanah ilegal di Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah pada Selasa (8/9). Namun begitu, pihak pengelola masih kucing-kucingan karena tak bisa ditemui di lokasi.

Hanif Sabani menuturkan sidak ini sebagai tindak lanjut aduan masyarakat setempat dan terkait ijin galian tanah yang diduga ilegal.

“Intinya atas dasar pengaduan masyarakat bahwa di Desa Wibawamulya ada galian tanah. Tentu pemerintah daerah ini menyikapi atas aduan ini dan kami ditugaskan pimpinan untuk mengecek lokasi dan ternyata benar disini ada galian tanah,” kata dia kepada awak media.

Hanif mengaku bakal menindaklanjuti ke tingkat yang lebih berwenang yaitu Pemprov Jabar.

“Jadi memang saya kan belum ketemu dengan pengelolaannya. Apakah ini sudah dapat ijin atau belum. Makanya saya datang kesini berharap bisa ketemu dengan pengelolanya atau penanggung jawabnya,” tegas dia.

Hanif pun memastikan akan melaporkan ke provinsi terkait galian yang meresahkan warga tersebut. “Nanti provinsi yang akan turun,” ucap dia.

Hanif secara lugas menegaskan bahwa selama belum ada ijin dari provinsi galian tanah tersebut harus stop dulu. Tetapi ini merupakan kewenangan provinsi.

“Jadi kalau memeng belum ada ijin ada kemungkinan distop dulu,” tandasnya.

(Jamil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here