METRO CIKARANG – Sebanyak 1.500 warga terdampak Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi mulai resah. Wajar saja, dana kompensasi “bau sampah” tahun 2020 tak kunjung cair akibat belum adanya surat keputusan. Padahal ditahun sebelumnya dana itu ada dan lancar ke warga.

Alhasil, penerima kompensasi itu marah dan berencana melakukan aksi penutupan TPAS Burangkeng lagi pada Rabu (8/7) lusa.

Kepala Desa Burangkeng, Nemin menuturkan sejauh ini masih menunggu hasil rapat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk kejelasan kompensasi TPAS.

“Informasi masih dirapatkan dinas terkait, mungkin minggu-minggu ini selesai. Saya bilang wacana baru minggu-minggu ini, apa susahnya sih sebuah SK? Soalnya jumlah KK tidak bertambah, nominalnya juga, tinggal copy paste ganti tanggal dan tahun selesai,” tegas dia usai audiensi dengan Kapolsek Setu  AKP Dedi Herdiana, kemarin (6/7).

Nemin melanjutkan, SK masih di ruangan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi. “Kabarnya sudah tiga minggu SK di ruangan Kabag Hukum, SK ga turun-turun diapain?” tanyanya.

Nemin mengaku kerap mendapat pertanyaan dari penerima kompensasi yang tak kunjung cair hingga bulan Juli. “Masyarakat kan tahunya dari desa, padahal itu APBD Pemkab Bekasi. Kalau memang cair minggu ini, hari Rabu saya bisa rapat untuk para tokoh jangan sampai ada gerakan massa. Kalau belum cair ya saya juga susah melarangnya,” bilang dia.

Seperti diketahui, warga setempat tahun lalu sempat menutup paksa TPAS lantaran mereka kecewa dengan minimnya perhatian Pemkab Bekasi. Aksi tersebut pun membuat pemkab kesulitan membuang sampah hingga akhirnya warga menumpuk di berbagai sudut di Kabupaten Bekasi.

“Harapan saya jangan sampai terjadi aksi ini, warga dididik harus demo dan sebagainya. Pemkab harus cepat tanggap, segera laksanakan kewajiban. Warga menuntut haknya,” tutur Nemin.

Sementara Kapolsek setempat, AKP Dedi Herdiana mengatakan, dari hasil rapat sekitar 500 massa yang bakal menyampaikan aspirasi. 

“Ada sekitar 500 warga yang melakukan aksi damai, saya imbau kepala UPTD kegiatan hari diberhentikan dulu, sampai menjembatani aspirasi warga,”tutur dia.

Dedi menambahkan pihaknya akan memastikan akan menerjunkan personel untuk menjaga kondusifitas. “Ada personel gabungan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek, karena nanti hulunya di Gedung Bupati. Saya akan koordinasi dengan Polres untuk jumlah personel,” tukas dia.

(Dimas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here