ILUSTRASI.NET

METRO CIKARANG – Sikap anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang setuju agar Pilkades diundur menai kritik. Komisi I DPRD dinilai tak peka dengan kondisi lapangan dimana para calon kepala desa telah galau pemilihan diundur kembali.

“Ya saya melihatnya dewan ini tidak peka terhadap persoalan dibawah, Pilkades ini sangat penting dan tidak kalah dengan Pilkada, jika Pilkades diundur ya pilkada harus diundur juga dong, karena skalanya lebih besar,” jelas Ketua JMPD Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkifli.

Mantan Ketua F-BPD Kabupaten Bekasi itu menilai, proses Pilkades di Kabupaten Bekasi sudah masuk tahap pembahasan. Terutama, proses pemilihannya mempertimbangkan standar protocol kesehatan seperti diperbanyak jumlah TPS dan mewajibkan kepada pemilih menggunakan masker.

“Itu sudah dibawah, masa mau diundur lagi,” ujarnya.

Zuli juga menyindir sikap Komisi I DPRD yang mendukung langkah kementerian dalam negeri menunda kembali Pilkades. Seharusnya, wakil rakyat di Kabupaten Bekasi bisa tetap mendukung proses pemilihan dengan tetap menerapkan standar protok kesehatan.

“Ini malah didukung, kan bisa secara politik mempertahankan agar Pilkades tetap digelar,” tegasnya.

Kementerian Dalam Negeri memutuskan menunda seluruh pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (pilkades) dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) di seluruh Indonesia.

Surat diterbitkan pada 10 Agustus 2020 itu ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia.

Dalam suratnya, Mendagri juga menyebut  dasar pertimbangan ditundanya Pilkades serentak dan PAW.

Terkait keputusan Mendagri tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PKS, Ani Rukmini menyetujui pelaksanaan pilkades ditunda.

Bahkan, kata Ani Rukmini, bukan hanya pilkades, tapi pilkada seharusnya juga ditunda.

“Dari awal memang sudah ditunda pilkades, tapi karena acuannya pilkada, maka kami mendorong terus agar pilkades dilaksanakan 2020 ini,” kata Ani Rukmini.

“Tapi sekarang, informasinya pilkada tetap dilaksanakan, sedangkan pilkades ditunda,” katanya lagi.

Ani menilai, keputusan itu seharusnya tak hanya pilkades akan tetapi juga pilkada. Alasannya, pilkades dan pilkada sama-sama mengundang potensi kerumunan.

“Tapi tetap harus ikuti instruksi larangan dari Kemendagri, dan ini tidak boleh dilanggar, karena pilkades tidak hanya berlangsung di Kabupaten Bekasi, melainkan di daerah lain juga,” tutur Ani.

Meskipun keputusan itu mengecewakan para calon kepala desa, kata Ani, penyebaran virus corona atau Covid-19 masih terus merebak di Kabupaten Bekasi. 

(uzi/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here