Fraksi PKS Minta Bupati Eka Evaluasi OPD Serap Anggaran Rendah

METRO CIKARANG – Penyerapan anggaran yang jeblok di tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bekasi, rupanya belum ada tindakan tegas Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Ketiga dinas yang minim serapan angggaran itu adalah Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (DPRKPP).

Menanggapi itu, Kadisdik Carwinda justru menyalahkan pemerintah pusat yang terkesan lambat mengurus pencairan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU).

Karena menurut dia, penyerapan masih minim ini terjadi karena anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat belum cair. 

“Ya kan sertifikasi itu dari pusat, makanya kita nunggu dari pusat untuk menjalankan program yang ada atau bisa dicairkan,” kata Carwinda kepada koran harian ini, kemarin (16/9).

Meski begitu, sambung dia, pihaknya terus melakukan upaya agar serapan anggaran bisa maksimal.

“Kita juga saat ini masih dalam proses meubeler jadi penyerapan anggaran nanti akan bisa dimaksimalkan. Dan biaya meubeler itu bertahap,” ucap Carwinda.

Terpisah, Ketua DPC PKS Kabupaten Bekasi, Mohammad Nuh meminta Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja serius mengoptimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masuk triwulan III ini.

“Pak bupati harus lebih serius menyoroti serapan anggaran yang minim tahun 2019. Apa sebabnya dan cepat cari solusinya. Karena ini akan berdampak pada macetnya pembangunan di masyarakat,” tegas dia kepada Cikarang Ekspres diruang kerjanya Fraksi PKS, Pemda Bekasi,  kemarin (16/9)

Menurut dia, anggaran yang besar ketika digelontarkan kepada masyarakat akan terjadi gerilya pembangunan. Pun sebaliknya, saat tidak terserap anggaran akan terjadi banyak pembangunan ke masyarakat terhambat.

“Artinya ada gerilya pembangunan yang tertahan. Kami sarankan untuk evaluasi cepat, karena ini sudah hampir akhir tahun atau triwulan ketiga masih rendah,” jelas dia.

Ketika disinggung soal pejabat yang masih ragu-ragu menyerap anggaran lantaran persoalan Meikarta beberapa waktu lalu. Nuh secara lugas menegaskan tidak ada alasan  serapan anggaran tidak maksimal.

“Saya pikir ini bisa cari jalan keluar, ketakutan ini menyebabkan jadi masyarakat korban. Jadi ambil aja jadi legal standing dari kejaksaan setiap ingin digulirkan program yang ingin dijalankan libatkan mereka atau dengan langsung dengan KPK untuk meminta saran penggunaan anggaran yang baik,” imbuhnya.

(har/hyt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here