METRO CIKARANG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafand Farid mengkritik disahkannya RUU Cipta Kerja. UU tersebut dinilai banyak kelemahan dan sangat merugikan kaum buruh.

“Didalam pengaturan RUU Cipta Kerja mempunyai dampak implikasi yang luas dalam hubungan antara pemerintah pelaku usaha dan pekerja,” kata Faizal.

Dengan begitu, lanjutnya, perlu pertimbangan yang mendalam dalam aspek formil maupun materil dari RUU tersebut agar sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada.

“Pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa pandemi covid -19 berdampak pada terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan dari ruu cipta kerja,” paparnya.

Politisi PKS itu juga mengatakan, secara substansi ada sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja masih memuat ketentuan aturan yang bertentangan dengan politik hukum yang berlaku di NKRI.

Dia mencontohkan, dengan pengesahan UU tersebut berarti, Uang pesangon  dihilangkan, UMP, UMK, UMSP dihapus, Upah buruh dihitung per jam, Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, khitanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi.

Selain itu, Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup, tidak akan ada status karyawan tetap. Juga Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak, Jaminan sosial, dan  kesejahteraan lainnya hilang, Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian.

Tenaga kasir asing bebas masuk, buruh dilarang protes, ancamannya PHK, l ibur Hari Raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti, istirahat di Hari Jumat cukup 1 jam termasuk Sholat Jum’at.

(uzi/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here