METRO CIKARANG – Covid-19 membawa dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat. Sejak diumumkan pemerintah, virus asal Wuhan Cina itu menjadi kasus yang sangat menakutkan masyarakat. Tak hanya mengancam kesehatan, kegiatan ekonomi, Pendidikan dan lainnya hampir lumpuh.  

Pemerintah satu – satunya harapan yang mampu meringankan beban masyarakat saat ini. Berbagai kebijakan dalam upaya bantuan pun dilakukan. Melalui instruksi Pemerintah pusat. Pemerintah provinsi, pemerintah daerah hingga desa disiapkan dan membentuk tim khusus dalam upaya menangani dampak corona.

Bahkan menyalurkan bantuan yang sudah diperhitungkan untuk masyarakat. 

Bantuan seperti sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) sangat diharapkan oleh masyarakat supaya meringankan beban hidup sehari – hari.  

Namun, dalam prosesnya ternyata tidak sesuai harapan. Banyaknya keluhan dari masyarakat karena namanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Bantuan justru lebih banyak salah sasaran atau keluarga yang terlihat mampu justru yang mendapat bantuan.

Salah satu keluarga yang mengeluhkan penyaluran bantuan ini adalah seorang warga bernama Suhendar. Warga desa Pasir Gombong yang kesehariannya berprofesi sebagai juru parkir disebuah masjid, mengaku tidak mendapatkan bantuan apapun, baik bantuan sembako atau BLT.

Suhendar juga pernah mendatangi kantor Desa untuk menanyakan namanya. Pekerja desapun menunjukkan beberapa lembar daftar nama-nama penerima bantuan dan ternyata namanya tidak terdaftar. 

“Ketika tetangga saya ada yang mendapatkan bantuan berupa sembako atau BLT tapi saya tidak. Saya merasa kecewa dan sedih. Lalu saya mendatangi kantor desa untuk menanyakan kenapa saya tidak mendapat bantuan, padahal dulu saya juga dimintai KK dan fotokopi KTP. Tapi, setelah dicek didesa, ternyata nama saya tidak terdaftar,” ujar Suhendar kepada Cikarang Ekspres.

Suhendar yang tinggal disebuah kontrakan merasa pembagian sembako ataupun BLT sangat tidak adil. Karena dia melihat banyak dari mereka penerima bantuan terlihat sebagai keluarga yang mampu, punya pekerjaan pekerjaan tetap dan kendaraan.

“Kalau saya, tinggal dikontrakan juga udah nunggak beberapa bulan dan mau diusir oleh pemilik kontrakan karena hingga kini saya belum bayar kontrakan,” keluhnya.

“Saya melihat banyak penerima bantuan sembako ataupun BLT masih termasuk keluarga yang mampu. Karena memiliki pekerjaan tetap, kendaraan dan rumah yang bagus. Kalau saya, tinggal dikontrakan juga mau diusir pemilik kontrakan karena sudah beberapa bulan hingga kini belum bayar,” katanya.

“Saya hanya berharap semoga pemerintah desa ataupun Pemda Bekasi dapat lebih adil dalam menyalurkan bantuan. Karena saya juga warga Bekasi lahir di Bekasi dan keluarga yang layak mendapat bantuan,” tambahnya.

Sementara itu, pemerhati social dari Rinjanikita, Irham Firdaus meminta agar pemerintah desa lebih peka lagi terhadap warganya yang benar-benar kurang mampu. Jangan sampai, warga yang mampu malah tercover bantuan covid-19.

“Sementara warga yang berhak mendapat bantuan malah tidak, ini kan bisa dibilang salah sasaran. Kami meminta agar pemerintah desa lebih detail lagi melihat imbas pandemic ini di masyarakat,” tandasnya. (tin/uzi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here