Intruksi Kemterian PANRB Cegah Tambahan Kasus Klaster Industri

METRO CIKARANG – Status zona merah covid-19 di 
Kabupaten Bekasi, harus menjadi perhatian bersama dalam menjaga protokol kesehatan. 

Teranyar, kantor pemerintah daerah di zona merah penularan virus korona hanya boleh diisi maksimal 25 persen pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 75 persen sisanya wajib bekerja di rumah.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo No. 67 Tahun 2020 tertanggal 4 September.

“Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 25 persen,” mengutip surat edaran Tjahjo.

Dalam surat tersebut, Tjahjo mengatur batas jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang bisa masuk kantor berdasarkan zona. Di wilayah yang tidak terdampak atau zona hijau, seluruh PNS pada instansi pemerintah bisa kembali masuk kantor.

Kantor pemerintah daerah di zona kuning hanya boleh diisi maksimal 75 persen PNS. Sementara kantor pemda di zona oranye maksimal diisi 50 persen PNS.

Pemerintah sendiri mulai membolehkan PNS kembali bekerja di kantor mulai 5 Juni lalu. KemenPANRB mengimbau instansi pemerintah tidak mempekerjakan seluruh PNS di kantor dan mengatur sebagian pegawai bekerja dari rumah.

KemenPANRB juga sempat menerapkan sif waktu masuk kerja untuk mencegah penumpukan di transportasi umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sif kerja dibagi menjadi dua, yakni pukul 07.30 sampai 15.00 WIB dan 10.00 sampai 17.30 WIB.

Sejauh ini, telah ada 194.109 kasus positif virus corona di Indonesia per 6 September. Dari jumlah tersebut, 138.575 telah sembuh dan 8.025 meninggal dunia.

Diketahui bersama, lonjakan pasien positif korona dari klaster industri dengan 22 perusahaan yang terpapar. Satu di antaranya, PT LG Electronics Indonesia di MM2100 Cibitung, PT Suzuki Indomobil Tambun dan PT Nippon Oilseal Kogyu.

Akibat klaster baru tersebut, sejumlah pegawai di tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai melaporkan pegawainya yang terpapar covid-19. Ini menjadi babak baru penyebaran virus di perkantoran setelah mewabah di sejumlah kawasan industri.

Ketiga OPD itu yakni Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Perindustrian dan Dinas Kesehatan yang masing-masing melaporkan satu pegawainya terkonfirmasi positif. Satu di antaranya, Wakil Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Irfan Maulana.

Irfan terpapar saat melakukan pelacakan pada salah satu klaster industri. 
“Hasil tes swab pada 31 Agustus lalu yang bersangkutan terkonfirmasi positif. Ini dari tracing klaster industri,” kata Juru Bicara GTPP Kabupaten Bekasi Alamsyah, kemarin (3/9).

Meski begitu, lanjut dia, sejawatnya kini sudah menjalani isolasi dan telah memasuki tahap penyembuhan. “Kondisinya dalam keadaan baik,” ucap dia.

Selain Irfan, klaster industri pun menjangkiti satu PNS lainnya. Alamsyah mengatakan, seorang PNS terpapar dari asisten rumah tangga yang suaminya bekerja di salah satu pabrik yang menjadi klaster covid-19. “Kemudian yang satu PNS lagi dari Dinas Perindustrian itu sekarang sudah dipastikan sembuh setelah menjalani isolasi,” ucap dia.

Sementara itu, jumlah kasus klaster industri masih menunjukkan peningkatan. Alamsyah menyatakan, terdapat penambahan 140 kasus pada klaster PT Nippon Oilseal Kogyou. Dengan penambahan itu, total ada 200 karyawan yang terkonfirmasi positif pada pabrik suku cadang mobil itu.

Kendati demikian, di sisi lain, Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Kabupaten Bekasi mencatat kenaikan jumlah pasien sembuh yakni 102 orang. Angka kesembuhan ini menjadi yang tertinggi sejak kasus pertama ditemukan.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyatakan telah menginstruksikan jajarannya untuk menggelar tes cepat maupun usap pada para PNS. Mereka diwajibkan mengikuti tes untuk menekan angka penyebaran di kalangan pemerintahan.

“Saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk segera rapid dan swab karena ini sudah masuk ke para pegawai. Jangan sampai mengganggu pelayanan apalagi sampai menyebar ke pegawai lainnya. Maka sejak minggu itu pemeriksaan terus dilakukan,” ucap dia.

Eka juga menginstrusikan kepada semua jajaranya untuk mengantisipasi klaster baru di lingkungan pemerintah. Semua dinas diwajibkan memberlakukan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan sesering mungkin.

“Saya minta kepada semua jajaran dilingkungan pemerintah, dan pegawai yang berada di 23 Kecamatan dan semua 182 kepala desa dan 5 lurah agar mengantisipasi klaster baru Covid-19. Jadi, semua diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dengan 3M,” tukas dia.

(*/yud/hyt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here