TAMBUN SELATAN – Rumah Sakit (RS) di Kabupaten Bekasi tidak diperkenankan untuk memberlakukan aturan wajib rapid tes berbayar untuk semua pasien dan pengunjung RS. 

Ketua Jamkeswatch, Henut Hendro mengatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi sudah mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh RS dan klinik pada bulan April lalu.

“Surat imbauan sudah dikeluarkan Dinas Kesehatan, semua RS dan Klinik diminta untuk mengikuti peraturan itu,” kata Henut dihubungi awak media.

Henut menjelaskan, dari pantauan di lapangan masih ada saja RS yang menerapkan aturan wajib rapid test berbayar.  Masyarakat diharapkan mengetahui imbauan itu.

“Ini memang kita sedang pantau, dalam situasi sekarang ini.  Semua faskes tidak memanfaatkan situasi untuk menarik biaya,” kata Henut.

Henut menjelaskan, bahwa Pandemi Covid-19 merupakan bencana kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, jadi masyarakat tidak diperkenankan biaya wajib rapid test.

Sementara itu, aktivis dari Rinjani Kita, Irham Firdaus sangat menyayangkan jika masih ada rumah sakit menjadikan alat rapid tes sebagai ajang bisnis. Pasalnya, masyarakat sudah merasa sulit dengan kondisi pandemic saat ini. Seharusnya, segala sesuatu yang berkaitan untuk mencegah penyebaran covid bisa digratiskan.

“Ya agar semua masyarakat bisa mudah mengakses pelayanan kesehetan, terutama untuk cek covid dengan rapid test,” ujarnya.

Dia juga mendesak agar pemeritah daerah melalui Dinas Kesehatan bisa menertibkan RS yang menjual alat rapid tes ke masyarakat. “Harus dipantau, jika perlu diberikan sanksi. Makanya peran pemerintah daerah sangat penting untuk mensubsidi ketersediaan alat rapid tes di tiap rumah sakit,” tandasnya. (har/uzi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here