Jamin Dana Haji Aman, Kemenag Minta Jamaah Tak Tarik Dana Haji

CIKARANG PUSAT – Daftar tunggu ibadah haji untuk warga di Kabupaten Bekasi, kian panjang seiring pembatalan keberangkatan calon jamaah haji (CJH) tahun ini oleh pemerintah pusat.

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bekasi menyebut daftar tunggu haji kini  bisa mencapai 10 tahun.

Meski demikian, ada kemungkinan pada tahun depan  tidak semua jamaah bisa diberangkatkan. Jika  vaksin virus korona belum ditemukan, pemerintah kemungkinan hanya akan memberangkatkan 50 persen jamaah dari kuota tahun 2021.

Kasi Pelaksana Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kemenag Bekasi, H. Sukardi mengatakan, untuk CJH batal berangkat tahun ini sudah menunggu sekitar 8 tahun lamanya.

“Mereka yang daftar pada tahun 2012. Jadi daftar tunggunya bisa lebih panjang lagi,” kata dia kepada Cikarang Ekspres, kemarin (8/6).

Untuk itu, Sukardi memgingatkan agar para CJH tidak buru-buru mengambil uang pembatalan haji agar masuk prioritas keberangkatan haji tahun 2021.

Namun begitu, ketika CJH berkeinginan mengambil pun tidak bermasalah karena tidak ada larangan.

“Saya sih berharap kepada CJH untuk tidak mengambil uang pelunasannya karena kalau di ambil prosesnya akan ribet ketia ingin melunasi di tahun depan,” bilang dia.

Sukardi menyebutkan bahwa dari 2.185 CJH yang batal berangkat tahun ini, ada 2.152 sudah menyelesaikan administrasinya. 

“Tapi sampai dengan saat ini beluam ada dari mereka (CJH,red) yang mengambil uang pelunasan,” ucapnya.

Nantinya jika di tahun depan ada penyesuaian tambahan nilai setoran tinggal ditambah oleh CJH. Sebaliknya jika ada penurunan maka uang sisa setoran akan dikembalikan kepada calhaj.

“Jadi uang pelunasan haji sebaiknya tidak diambil atau masih disimpan rekening yang sudah disetor kemarin. Kecuali ada keperluan mendesak sekali ya silahkan diambil,” katanya.

Sukardi berpesan kepada seluruh CJH agar bersabar dengan pembatalan keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun ini dan juga semakin panjangnya daftar tunggu haji.

“Kalau lagi naik ya kita ikut naik kalau turun ya kita ikut turun. Dan kalau uang pelunasan gak  diambil, nanti pas ada pengumuman keberangkatan bisa langsung dan tidak ada urusan soal pelunasan lagi,” tukas dia. 

Dirjen PHU Kemenag Nizar Ali mengaatkan dengan keputusan pembatalan penyelenggaraan haji 2020 oleh Kemenag, tidak ada satupun jamaah yang dirugikan. ’’Satu rupiah pun jamaah tidak dirugikan,’’ katanya.

Kemenag mempersilahkan jamaah mau menarik uang pelunasan atau tidak. Nantinya BPKH akan mencairkan uang pelunasan itu beserta dengan hasil pengelolaannya.

Nizar menjelaskan jamaah yang sedianya berangkat tahun ini, secara otomatis berhak berangkat tahun depan. Dia mengatakan sistem sudah ditutup, sehingga tidak ada calon jamaah yang menyelinap.

Dia juga menjamin tidak ada jual beli kuota. Bahkan kalaupun presiden mengusulkan nama saudaranya, tidak bisa. ’’Nomor porsi sudah dikontrol,’’ tuturnya.

Dia mengatakan sampai kemarin belum ada keputusan dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji 2020. Dia sudah memprediksi bahwa pemerintah Arab Saudi tidak kunjung mengumumkan kepastian haji 2020 dalam waktu dekat. Sehingga sudah tepat Kemenag memutuskan tidak memberangkatkan haji tahun ini pada 2 Juni lalu.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi merespon tudingan uang haji digunakan untuk penguatan nilai tukar rupiah. Menurut dia isu tersebut adalah sebuah fitnah.

’’Kami sangat menghormati kritik. Sepanjang kritik tersebut dilandasi niat yang baik, objektif, dan argumentative,’’ katanya. Bukan sebuah kritik yang menimbulkan sensasi semata.

Zainut menuturkan tuduhan pembatalan keberangkatan jamaah haji karena ada motif-motif lain itu tidak benar. Apalagi motif ingin menggunakan uang jamaah haji untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Dia menyebut tuduhan itu sebuah fitnah yang keji dan tidak berdasar.

(Jamil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here