METRO BANDUNG – Gerakan penggunaan masker belum banyak ditaati semua masyakat. Padahal, masker dipercaya dapat menekan penyebaran COVID-19 yang grafiknya terus meningkat. Apalagi, aktivitas dan interaksi di masa New Normal mengalami peningkatan.

Hari ini Selasa 28/7), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan Pergub Nomor 60 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata tertib kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan adaptasi kebiasaan baru (AKB) dalam penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di daerah Provinsi Jabar.

Pergub ditandatangani per tanggal 27 Juli 2020.
Kang Emil -sapaan karibnya- secara lugas menegaskan sanksi denda bagi masyarakat pelanggar protokol kesehatan tetap berlaku. Namun sanksi denda akan diberlakukan usai sanksi lisan selama sepekan.

“Minggu ini sudah dimulai. Pergub sudah ditandatangani terkait pelanggar protokol kesehatan,” ujar dia di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.

Artinya, sambung Kang Emil, pihaknya tidak akan langsung memberlakukan sanksi denda. Sanksi sosial hingga administrasi akan dilakukan terlebih dahulu selama 7 hari atau sepekan

“Khusus untuk individu, ada opsi namanya sanksi sosial dan sanksi administrasi. Tidak langsung didenda. Tujuh hari ini akan disanksi sosial yang sifatnya simpatik. Baru lewat tujuh hari lah nanti sanksi administrasi kita gunakan HP sehingga yang diberi sanksi bisa mendapatkan kwitansinya online dan dananya masuk ke kas daerah sesuai aturan dan digunakan kembali untuk urusan Covid,” terang dia.

Menurutnya, sanksi denda ini bukan saja berlaku bagi para pelanggar individu yang tak menggunakan masker namun berlaku kegiatan dan tempat kerja.

“Jadi sanksi ini memuat ketentuan-ketentuan baik pelanggaran di level individu maupun di level kegiatan atau di level tempat. Jangan ditulisnya hanya untuk masker, sanksi itu nanti juga mencakup kalau ada kegiatan resepsi yang melanggar aturan itu disanksi terus di level skala lebih besar itu juga ada,” kelas Kang Emil.

“Nilainya dari Rp 100 ribu sampai Rp 500 ribu, contoh kalau ada kendaraan umum ya melanggar aturan protokol kesehatan nanti disanksi sopirnya Rp 100 ribu dan pemilik busnya Rp 500 ribu, itu ketentuan sudah tercantum di dalam peraturan gubernur terkait dengan sanksi protokol kesehatan selama pandemi ini,” tambah dia.

(Hayat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here