METRO JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Lampung untuk membenahi proses perizinan dan meningkatkan tata kelola dana desa di daerahnya masing-masing.

Desakan tersebut disampaikan KPK, yang diwakili Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah IV, dalam rapat koordinasi melalui telekonferensi, Jumat (28/5).

Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IV KPK, Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung, Kepala Inspektorat Daerah Kota Bandar Lampung, serta Kepala Dinas dan Perwakilan Kabupaten/Kota wilayah Lampung.

Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IV KPK, Nana Mulyana menuturkan pada awal rapat bahwa berdasarkan indikator penilaian persepsi korupsi dan beberapa hasil survei menunjukkan praktik-praktik suap masih mendominasi pelayanan perizinan di Indonesia.

Inilah, kata Nana, yang menyebabkan kenapa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negeri ini masih relatif rendah, dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia.

“Jadi KPK mendorong aspek pencegahan korupsi dalam proses perizinan. KPK pun terus mendorong penerapan pengendalian internal dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga fokus pertemuan KPK dengan Pemda Lampung adalah terkait dengan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam proses perizinan di PTSP untuk memitigasi risiko korupsi,” ungkap Nana.

Yang paling kentara dalam layanan perizinan, lanjut Nana, adalah masih banyaknya masyarakat yang mengandalkan biro atau konsultan jasa dalam pengurusan perizinan. Akibatnya, proses perizinan menjadi panjang dan mahal. Di situlah, kata Nana, diperlukan usaha meminimalisir pertemuan fisik antara pemberi dan pemohon izin.

“Untuk itu, KPK mendorong penggunaan sistem perizinan online, yang di dalamnya memuat sedikitnya informasi mengenai persyaratan dokumen perizinan, tata cara penanganan perizinan, lama waktu pelayanan, dan biaya yang dibebankan pada pemohon”, ujar Nana.

Sementara itu, terkait dana desa, bahwa berdasarkan hasil kajian KPK, ditemukan beberapa persoalan, seperti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang belum secara riil menggambarkan kebutuhan desa, laporan Rencana Penggunaan dan Pertanggungjawaban APBDesa belum sepenuhnya transparan, laporan pertanggungjawaban dana desa belum mengikuti standar, sehingga rawan kecurangan.

Selain itu, dalam kajian tersebut, KPK menemukan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah masih kurang efektif, serta belum optimalnya layanan saluran pengaduan masyarakat untuk bisa melaporkan perilaku perangkat desa yang diduga mal-administratif.

Menanggapi uraian KPK, Kepala DPMPTSP Kota Bandar Lampung, Fachruddin, mengapresiasi KPK dalam usaha bersama membenahi perizinan di daerahnya. Karena menurut dia, sebelumnya Wali Kota Bandar Lampung telah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non-perizinan kepada pihaknya, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi Dinas-Dinas teknis yang bisa menerbitkan izin, selain oleh DPMPTSP Kota Bandar Lampung.

“Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut, telah dibentuk tim teknis melalui Keputusan Wali Kota Bandar Lampung. Tim teknis yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, bertugas melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan lapangan ini merupakan dasar rekomendasi untuk menjadi bahan pertimbangan Kepala DPMPTSP dalam proses penerbitan izin”, ujar Fachruddin.

Sementara itu, perwakilan Kabupaten Tanggamus mengakui masih adanya kendala dalam pengelolaan dana desa, seperti keterlambatan penyampaian APBDesa untuk tahun berikutnya dari masing-masing Pekon (istilah “pekon” di Lampung setara dengan sebutan ‘desa”) melalui kecamatan. Akibatnya adalah terlambatnya penyaluran dana desa, yang akhirnya berimbas pada terlambatnya pula laporan pertanggungjawaban dana desa.

Karenanya, kata perwakilan Kabupaten Tanggamus, perlu ada bimbingan teknis kepada Camat terhadap pemahaman kewajiban melakukan evaluasi rancangan APBDesa. Selain itu, perlu juga ada saluran konsultasi dan supervisi kepada perangkat Pekon agar lebih cepat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa.

Sebagai penutup, KPK menggunakan beberapa indikator untuk mengawal pelaksanaan proses perizinan dan pengelolaan dana desa. Untuk perizinan, ada empat indikator, yakni ketersediaan regulasi, infrastruktur layanan, proses bisnis penanganan perizinan, serta pengendalian dan pengawasan. Sementara, untuk tata kelola dana desa, terdapat empat indikator, yaitu ketersediaan publikasi dana desa, implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), implementasi aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), dan pengawasan.

(Hayat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here