METRO CIKARANG – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto, menyampaikan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya melalui instrumen APBN dan APBD.

“Kita perlu ambil langkah-langkah strategis bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depan bisa terus kita genjot, tidak lagi masuk ke angka minus,” kata Ardian dalam keterangan tertulisnya terkait Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2020 Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Lokal melalui Zoom, kemarin.

Karena, menurut Ardian, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini tidak bisa hanya dengan bergantung kepada APBN.

“Di daerah dengan berbagai macam sumber pendapatannya, mulai dari PAD, baik itu pajak maupun retribusi, dana transfer, baik itu DAK, DBH, itu juga perlu kita dorong bersama agar sinergitas antara APBD dengan APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini bisa punya tujuan yang sama, punya frekuensi yang sama,” kata dia.

Ardian melanjutkan, kondisi realisasi belanja APBD Tahun 2020 angkanya masih di bawah rata-rata nasional dengan perhitungan APBN sebesar 47,36%, sementara APBD masih 37,58%. Ia berharap agar Pemda dapat mendorong realisasi APBD masing-masing untuk mengejar ketinggalan pencapaian realisasi secara nasional. Sekarang yang paling penting, kata Ardian, adalah bagaimana daerah membelanjakan APBD-nya.

“Karena belanja ini APBD-nya pasti berputar di daerah. Kami sangat berharap Bapak/Ibu Gubernur, Bupati dan Walikota bisa segera mengejar realisasi APBD tentunya dengan berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan yang ada,” jelas dia.

Ardian berharap dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2020 yang lebih kurang 4 bulan, Pemda agar segera melakukan penyesuaian terhadap APBD-nya masing-masing.

“Untuk kegiatan-kegiatan yang tetap mengarah kepada 3 aspek, yaitu aspek kesehatan, aspek ekonomi maupun aspek jaring pengaman sosial,” tandasnya.

Untuk itu, kata dia, beberapa langkah-langkah strategis yang disampaikan oleh Dirjen Keuda perihal alokasi APBD untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya, yakni Pertama, program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal dan tenaga lokal;

Kedua, lanjut dia, memberikan stimulus atau subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi melalui bank milik Pemda dengan memperhatikan potensi dan produk unggulan daerah melalui pemberian modal kerja, penguatan modal usaha, pemberian pinjaman lunak maupun pemutihan atas hutang pinjaman, juga melaksanakan perluasan target sasaran dari penerima bantuan sosial maupun operasi pasar;

Ketiga, katanya, melalui izin dari Mendagri kepada kepala daerah untuk segera menggalakan kampanye pengunaan masker dalam rangka pencegahan dan penekanan penyebaran Covid-19 dengan bersinergi bersama TP-PKK. Jadi tingkat pusat sampai tingkat desa itu harus saling sinergi agar APBD didorong untuk menggalakan kampanye pengunaan masker.

Kemudian, dia menambahkan lagi, hasil evaluasi dari Kemendagri terhadap permasalahan umum menyangkut realisasi APBD yang dinilai masih rendah lantaran pandemi Covid-19 yang menyebabkan pajak retribusi dari sektor-sektor jasa, hotel, restoran dan lainnya terhambat. Sehingga ia mendorong agar Pemda melakukan evaluasi regulasi, koordinasi sinergi antar stakeholder di bidang pendapatan daerah dengan objek pajaknya, pemanfaatan IT dalam pemungutan PAD, dan penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

“Nah, dengan pendekatan IT dalam pemanfaatan PAD pajak retribusi tentunya secara transparan akan lebih mudah diperhatikan dan juga kita bisa melihat aspek safety-nya tidak ada kontak antar pembayar dan penerima pajak,” punkas Ardian.

Lebih jauh Ardian mengukapkan Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, tepatnya di Cikarang ternyata masuk dalam daftar daerah paling lambat dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Baik dari pajak maupun retribusi, serta pendapatan lainnya.

Kemendagri mencatat dari rata-rata realisasi pendapatan untuk kabupaten/kota 48,21%. Dari keseluruhan kabupaten/kota, ada 10 daerah yang paling lambat dalam merealisasikan pendapatan daerah dalam APBD tahun anggaran 2020 selama periode Januari-Juni 2020.

Realisasi pendapatan daerah terkecil didominasi oleh daerah di wilayah Indonesia timur, ada juga di Kalimantan Timur dan Aceh. Sementara, satu-satunya kabupaten di Pulau Jawa, tepatnya Jawa Barat yang paling lambat merealisasi pendapatannya ialah Kabupaten Bekasi dengan persentase 26,53% selama semester I-2020.

“Realisasi pendapatan jauh di bawah rata-rata nasional itu meliputi Manokwari, Simeulue, Mimika, Sumba Barat Daya, Pegunungan Bintang, Kabupaten Bekasi, Kutai Kartanegara, Deiyai, Maybrat, dan Tolikara,” ungkap dia.

Ardian mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi pendapatan daerah berjalan lambat, antara lain dampak virus Corona (COVID-19) yang menyebabkan hambatan dalam menarik pajak ke perusahaan.

“Permasalahan umum yang dihadapi tentunya menyangkut pajak retribusi yang bisa dikatakan kurang optimal karena COVID-19. Apalagi yang sumbernya dari sektor jasa, ada hotel, ada restoran. Nah tentunya ini sangat berdampak pada Pemda,” papar Ardian.

Selain itu, terpukulnya APBN yang menyebabkan dana transfer pemerintah pusat juga terdampak.

“Karena terpukulnya APBN tentunya akan berdampak pada dana transfer. Baik itu DAU, DAK, maupun DBH. Dana transfer yang menghiasi APBD mau tidak mau terkoreksi. Nah ini dari kacamata pendapatan,” tandas dia.

(Mahesa)

DATA DAN FAKTA

10 daerah realisasi pendapatan paling lambat
1. Kabupaten Tolikara (Papua) 28,71%
2. Kabupaten Maybrat (Papua Barat) 28,17%
3. Kabupaten Deiyai (Papua) 28,13%
4. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) 28,05%
5. Kabupaten Bekasi (Jawa Barat) 26,53%
6. Kabupaten Pegunungan Bintang (Papua) 26,22%
7. Kabupaten Sumba Barat Daya (NTT) 24,22%
8. Kabupaten Mimika (Papua) 23,56%
9. Kabupaten Simeulue (Aceh) 17,8%
10. Manokwari (Papua Barat) 9,02%.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here