METRO BANDUNG – Sebanyak 111.000 peserta didik tahap pertama pelaksanaan Penerimaan Peserta Disdik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB Jawa Barat, diterima.

Untuk tahap kedua yang akan berakhir hingga Rabu (1/7) esok masih menjadi kesempatan bagi para siswa SMA sederajat. Di mana  jalur yang dibuka bagi SMA adalah zonasi dengan kota 50%. Kuota tersebut menghimpun pendaftar kategori anak berkebutuhan khusus (ABK). Sedangkan jalur yang dibuka bagi SMK adalah jalur prestasi nilai rapor (umum) dengan kuota 40%.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi menyampaikan, sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB 2020, sebanyak 12,6% kuota yang tak terpenuhi di tahap satu, akan dilimpahkan pada pendaftaran tahap kedua. 

“Bagi calon peserta didik yang tidak lolos tahap pertama, tak perlu cemas dan khawatir. Kalian bisa memanfaatkan jalur pendaftaran tahap kedua,” ujar dia, belum lama ini.

Dedi mengimbau, jika ada calon peserta didik yang terkendala fasilitas agar mendatangi sekolah yang dituju. “Di sana, panitia PPDB di sekolah sudah menyiapkan fasilitas pendaftaran dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19,” tuturnya. 

Ia menegaskan, wewenang seleksi dan penetapan diterimanya peserta didik ada di tangan satuan pendidikan melalui musyawarah guru yang dipimpin oleh satuan pendidikan. Jika ada calon peserta didik yang tidak diterima pada tahap ini, Kadisdik mendorong calon peserta didik untuk memilih sekolah swasta yang ada. 

“Kalau nanti di tahap kedua juga tidak terima, kami sarankan memilih sekolah-sekolah swasta. Mereka juga telah terakreditasi dan kualitas pendidikannya pun tidak diragukan lagi,” imbaunya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pun sudah menyiapkan anggaran untuk membiayai siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri. “Namun, Pemprov Jabar hanya membiayai biaya sekolah siswa tidak mampu yang masuk sekolah swasta karena tidak diterima di sekolah negeri,” tegasnya.

Terkait sistem, tambah Kadisdik, pihaknya telah mempersiapkan server dengan maksimal. Adapun sempat ada permasalahan server down di hari pertama PPDB tahap pertama, itu disebabkan banyaknya masyarakat yang mengakses secara bersamaan, yakni hampir 3,8 juta pengakses.  “Tapi, ini semua menjadi bahan evaluasi untuk PPDB yang akan datang karena ada banyak masukkan juga,” tukas dia.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Jabar, Dadang Kurniawan menegaskan, pihaknya mendukung terlaksananya PPDB SMA, SMK, dan SLB tahun 2020 yang berkeadilan. Ia pun menyerahkan sepenuhnya wewenang PPDB terhadap satuan pendidikan, alih-alih memberi tekanan. 

“Tidak ada yang namanya surat rekomendasi karena itu akan membingungkan dan menyulitkan kepala sekolah. Kepala sekolah harus diberi kebebasan (sesuai wewenangnya), dengan tetap kita kontrol dan didengar apa yang menjadi keluhan-keluhannya,” tutur dia.

Dadang kembali menegaskan, tidak boleh ada pihak manapun yang memberi tekanan kepada sekolah sehingga mempersulit kinerja sekolah dalam melaksanakan PPDB. “Mari kita melihat secara jernih. Jangan ada main-main. Biarkan PPDB di sekolah berjalan sesuai aturan,” tegasnya. 

Lebih jauh, Dadang mendorong kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar melalui satuan pendidikan untuk terus berinovasi, khususnya memberi pemahaman seputar PPDB kepada calon peserta didik dan orang tua. “Sekolah harus punya kreativitas yang lebih untuk menjelaskan terhadap orang tua dan calon peserta didik yang mengikuti PPDB,” imbaunya.

Terpisah, calon peserta didik baru dari SMPN 2 Cimahi, Davin Aqil Fatullah menilai PPDB dengan sistem daring cukup efektif dan lebih mudah.

Begitu pula yang dirasakan calon peserta didik baru dari SMP Fitra Insani, Diva Nur Azmi. “Jadi lebih mudah, meskipun tidak perlu ke sekolah,” ucap dia.

Ketua PPDB SMAN 3 Cimahi, Tatang Suhendar juga mengungkapkan, karena penyelenggara hanya dilakukan operator SMP dan pendaftaran mandiri dari masing-masing rumah, pihaknya hanya tinggal memverifikasi.

Selain calon peserta didik dan panitia PPDB, tanggapan pun diberikan orang tua calon peserta didik, Titi Kurnia. 

Dengan PPDB online, ia merasa terbantu karena bisa mengarahkan anaknya dalam mendaftar ke sekolah yang sesuai dengan keinginannya. “Karena daftar di rumah, kami jadi bisa berdiskusi untuk menentukan sekolah mana yang akan dipilih anak saya,” tuturnya. 

Titi juga percaya, PPDB dengan sistem daring akan terhindar dari kecurangan karena sistemnya sudah dibuat dengan sangat baik. Bila diutak-atik, pasti akan menimbulkan kekisruhan,” ungkapnya.

Selain itu, menurutnya, sistem daring ini juga merupakan upaya pemerintah agar generasi peserta didik terjaga dari penyebaran Covid-19. 

(Hayat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here