“Akademisi UBP Karawang Dr Dede Anwar menjelaskan retribusi yang tidak diikuti pelayanan kepada pihak yang dipungut bisa digolongkan sebagai pungutan liar alias pungli..”

KARAWANG- Para pelanggan PDAM di Kabupaten Karawang resah mendapat tagihan retribusi kebersihan Rp 7.500 dalam tagihan rekening air bulanan, mereka mengaku sangat dirugikan dengan adanya pungutan.

Sementara layanan kebersihan bagi masyarakat terutama para pelangan PDAM tidak ada layanan kebersian, yang dilakukan oleh pengangkut sampah baik swasta maupun UPTD , 28/01/2021

Wasekjend DPP LSM Laskar NKRI, Ace Sudiar mengkritik keras persoalan ini. Sebelumnya kami mendapat laporan dari warga masyarakat terutama pada pelanggan PDAM yang ada setiap setoran bulanan itu di dalam slipnya tercantum tagihan kebersiahan.

“Ace menilai seharusnya sebagaimana definisi kata retribusi, maka penerapan teknisnya harus merujuk pada pelayanan atas biaya yang dikenakan kepada pengguna dalam hal ini pelanggan, kamis 28/01/2021

“Sementara dari 20 cabang unit PDAM yang tersebar di Karawang pelanggan aktif  ada  93.150  pelanggan,  itu mencapai  600 jutaan per bulan, kalau satu tahun kisaran Rp 7 milyar hingga 7, 4 milyar,” ungkapnya.

 “Kalau kami lihat dari kacamata hukum ini bentuk penyalah gunaan wewenang , memanfaatkan aturan tapi implementasinya tidak sesuai dengan aturan, sebagai Lembaga sosial kontrol kami DPP LSM Laskar NKRI akan melaporkan kasus adanya dugaan pungli retrebusi sampah yang dititip tagihan air PDAM ini ke Kejaksaan. Kami sudah kantongi cukup bukti buktinya,” papar  Ace Sudiar.

Sementara itu kepada pers, akademisi dari UBP Karawang Dr Dede Anwar menjelaskan retribusi yang tidak diikuti pelayanan kepada pihak yang dipungut bisa digolongkan sebagai pungutan liar alias pungli. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here