METRO KARAWANG – Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada kepala daerah agar tidak membuat aturan yang menghambat investasi, perizinan dan sebagainya.

Perintah Presiden Jokowi itupun berlaku di Kabupaten Karawang. Di mana, daerah koridor timur Jakarta menjadi magnet para investor berinvestasi.

Tak ayal, rencana Satpol PP Karawang yang diminta setop sementara proyek pembangunan Rolling Hills dikecam Sekjen LSM KOMPAK Reformasi, Pancajihadi Al Panji.

Menurut dia, rencana tersebut jelas menghambat program pemerintah paket kebijakan ekonomi jilid 2 tekait investasi tentang kemudahan perizinan investasi di Kawasan Industri. 

Apalagi, sejumlah daerah berlomba-lomba membuka diri untuk menggaet investor menanamkan modalnya. Sebut saja, Kendal dan Brebes di Jawa Tenga serta Banyuwangi di Jawa Timur.

“Jadi begini, rencana penyetopan sementara proyek (Rolling Hills,red) bisa menghambat investasi masuk ke Karawang. Daerah lain saja berlomba-lomba, kota malah hambat. Tentu ini tanda ketidaktahuan pemda akan Program KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi),” ungkap Panji, Selasa (28/7).

Artinya, sambung dia, lewat KLIK para investor boleh mengerjakan konstruksi sambil pengurusan IMB, UKL/UPL atau perizinan lainnya secara paralel.

“Nah proyek Rolling Hills ini kan tidak ada aturan yang dilanggar meskipun belum memiliki IMB dan adendum UKL/UPL. Dan aturan yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa proyek yang berada di kawasan industri tertentu justru mendapat kemudahan berupa program KLIK dimana investor dapat langsung mengerjakan konstruksi meskipun belum memiliki imb dan UKL/UPL,” urai Panji.

Masih kata dia, dalam kasus Rolling Hills investor sudah memiliki izin prinsip UKL/UPL dari tahun 1991 dan tinggal diadendum sementara IMB sedang proses pengurusan.

“Jadi ini tidak melanggar SK BKPM No 24 Tahun 2016, Perubahan Kedua SK BKPM No 17 Tahun 2017 dan Perubahan Ketiga SK BKPM No 155 Tahun 2018 TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI,” tukas Panji.

Lebih jauh, Panji memgungkapkan Kawasan KIIC serta KJIE termasuk dalam daftar Kawasan Industri Untuk Lokasi Penerapan Kemudahan Innvestasi Langsung Konstruksi (KLIK).

“Jadi menurut kami tindakan Pemda memaksa menutup meskipun sementara berarti tindakan tersebut tindakan illegal dapat dipidana dan diperdatakan.

Harusnya pemda membantu beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis dimana Kawasan lndustri tertentu sebagaimana dimaksud dalam berlokasi, mendukung kebijakan kemudahan investasi langsung konstruksi, termasuk memfasilitasi perusahaan untuk memperoleh perizinan dan nonperizinan.

“Jangan disamakan dong proyek yang masuk program KLIK dan NON KLIK. Kalau proyek non klik itu secara mutlak harus memiliki terlebih dahulu semua perizinan kemudian pengerjaan konstruksi. Harusnya juga pemda mengapresiasi Rolling Hills meskipun di tengah pandemi Covid 19, justru mereka mau berinvestasi dengan nilai ratusan miliar,” bilang.

“Kalaupun ada permasalahan harusnya pemda mengkomunikasikan menjaga kondusifitas investasi serta memfasilitasi program KLIK tersebut. Dan bila ada pihak-pihak yang merasa adanya ketidakadilan dengan program KLIK ini sebaiknya menempuh jalur judicial review atau legislative review bila dipandang program KLIK ini membuat ketidakadilan,” pungkas Panji.

(Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here