METRO KARAWANG-Pasar Malam Rakyat atau Orsel yang beroperasi di Lapangan Kecepet, Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan tengah jadi sorotan. 


Polemik Orsel Cilamaya ini muncul lantaran terjadi pro-kontra di lingkungan masyarakat. Kehadiran Orsel di Cilamaya di tolak sebagian warga lantaran khawatir menjadi cluster baru Covid-19. Sementara sebagian lainnya mendukung itu, sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. 


Di tengah-tengah pro kontra yang sedang terjadi. Secara mengejutkan, Pemda Karawang melalui Sekda Acep Jamhuri. Mengeluarkan surat yang mengizinkan Orsel Cilamaya beroperasi dengan beberapa ketentuan. 


Namun, belum sempat hiburan malam itu berjalan sesuai Surat Sekda. Muncul surat ke dua dari Sekda, dengan nomor 443/2517/sekrt yang ditujukan untuk Disperindag. Untuk segera mengevaluasi dan mengambil sikap terhadap Orsel Cilamaya. 


Menanggapi polemik itu, Sekjen Barisan Nasionalis Pancasila (BNP) Ali Puja Kusuma mengaku sangat menyayangkan sikap plin-plan Pemerintah Kabupaten Karawang. 

“Menurut saya surat ke dua Sekda Karawang ini terlalu prematur juga. Padahal Orsel Cilamaya belum berjalan, kenapa sudah di evaluasi?,” ungkap Ali Puja, kepada OnlineMetro.id, Senin, (3/4). 


Ali menjelaskan, saat ini masyarakat Cilamaya dan para pelaku usaha di Orsel Cilamaya tengah menanti kepastian hukum. Baik dari Pemda Karawang melalui sekda, juga Disperindag Karawang. 


Pasalnya, sebut Ali, saat Sekda Karawang mengeluarkan surat pertama yang mengizinkan Orsel beroperasi. Harapan dari pedagang dan masyarakat sangat tinggi. Selama ini, mereka sudah cukup menderita karena Covid-19.


“Saya kira azaz keadilan juga perlu ditegakkan. Kita tau, selama Bulan Ramadan ini. Mall-Mall di perkotaan padat pengunjung, dan itu masih diperbolehkan,” ujarnya. 


Hal paling penting, menurut Ali, adalah rasa keadilan bagi para pedagang di Orsel Cilamaya. Jika pedagang di perkotaan yang berniaga dalam Mall di izinkan. Maka seharusnya, Orsel Cilamaya diizinkan dulu beroperasi. Dengan penerapan protokol kesehatan. 


“Jika misalnya protokol kesehatan memang benar-benar dilanggar, barulah di evaluasi. Ini kan berjalan juga belum, ada apa?,” ketusnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here