METRO KARAWANG – Polemik perizinan mega proyek pembangunan kawasan perumahan dan pertokoan Grand Cilamaya Resindence, terus bergulir.

PT Dawuan Anugrah Nusantara (DAN) selaku pengembang proyek hunian di Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, bantah dugaan belum kantongi izin alias ‘hunian ilegal’.

Publik Relation PT DAN, Nanang ‘Omay’ Komarudin secara lugas menegaskan bahwa tudingan Kepala Desa Mekarmaya, Herman Syuhada adalah fitnah.

Karena menurut dia, selama proses pembangunan hunian sudah ditempuh segala bentuk perizinan baik desa hingga kabupaten. Bahkan, PT DAN sudah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Pemkab Karawang, sekitar dua pekan yang lalu.

“Kalau itu perlu (diproses hukum,red) kenapa tidak? Ini negara hukum,” ujar dia.

Meski begitu, Omay mengakui dirinya hampir sama sekali tak bersentuhan dengan pihak pemerintahan desa. Alasannya semua itu sudah menjadi kewenangan tim perizinan PT DAN melalui notaris.

“Seribu persen semua tudingan itu gak ada yang bener. Seratus persen saya bilang itu fitnah,” seloroh dia.

“Kalau memang ada pemalsuan (seperti yang dituduhkan,red) laporin aja! Ga usah beropini,” tantang Omay.

Lebih jauh, Ia menjelaskan semua proses izin berbasis online seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Yakni, Online Single Submission (OSS).

“Hari ini sudah bukan 10 tahun yang lalu. Semua proses perizinan itu berbasis online. Ini yang di sebut Presiden Jokowi Reformasi Pelayanan Publik tuh ya ini. Makanya kepal desa harusnya paham hukum sebelum berkomentar,” ketus dia

(Wahyudi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here