Berbagai Kajian Terkait Pilkades Tengah Digodok Bersama Dewan

METRO KARAWANG-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, tengah fokus menggodok berbagai kajian perihal pelaksanaan Pilkades tahun 2021 mendatang. Seperti diketahui, sebanyak 177 kades di Kabupaten Karawang, akan habis masa jabatannya pada 23 Maret 2021 mendatang.

Kasie Tata Pemerintahan Desa, Andry Irawan mengungkapkan, hingga saat ini, DPMD Karawang masih fokus untuk melaksanakan Pilkades tahun 2021, sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa definitif.

“Kita ingin sesuai tahapan, ketika masa jabatan kepala desa habis, langsung ada kades definitif lagi,” ujar Andry, kepada OnlineMetro.id, kemarin, (10/7).

Kata Andry, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) nomor 30 tahun 2019, bahwa jadwal dan tahapan Pilkades diterapkan melalui surat keputusan (SK) bupati. Meski demikian, saat ini, berbagai kajian tahapan dan pelaksanaan Pilkades 2021, masih berjalan.

Ada pun berbagai kajian tersebut, sambung Andri, antara lain penyesuaian jadwal tahapan Pilkades yang berbarengan dengan Pilkada, penerapan protokol Covid-19 dalam tempat pemungutan suara (TPS), serta memastikan besaran anggaran Pilkades di tahun 2021 yang akan datang.

“Anggaran Pilkades sudah ada. Tapi, berbagai kemungkinan tentang teknis pelaksanaan Pilkades nanti masih dalam tahap pengkajian,” tegasnya.

Masih kata Andry, untuk tahapan yang kemungkinan berbarengan dengan Pilkada. Saat ini, pihak DPMD tengah mengkaji berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Seperti soal keamanan serta teknis dari tahapan tersebut.

“Kalau tahapan, idealnya di mulai bulan Oktober 2020. Supaya, Pilkades bisa dilaksanakan Februari atau Awal Maret 2021. Dengan begitu, tidak akan ada Pjs Kades,” jelasnya.

Sementara, untuk penerapan teknis protokol Covid-19 dalam TPS. Andry mengaku saat ini tengah mengkaji dua kemungkinan yang bakal di terapkan. Yaitu, penerapan TPS di satu tempat, namun dengan skat-skat, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Sedangkan opsi lainnya, kata Andry, jika tak memungkinkan untuk menerapkan satu TPS dengan skat-skat. Maka, bakal diterapkan sistem TPS pecah-pecah. Atau dalam satu desa ada dua atau lebih TPS. Sesuai dengan jumlah penduduk di desa tersebut.

“Opsi ini punya plus minusnya masing-masing. Kalau satu TPS, pasti bakal terjadi kerumunan. Dan kemungkinan besar melanggar protokol Covid-19,” ujar Andry.

“Tapi kalau opsi TPS di pecah, kita tengah kaji dari segi keamanan. Juga soal kemungkinan kenaikan anggarannya,” timpalnya.

Andry menambahkan, sampai saat ini DMPD Karawang belum ada rencana untuk mengundur pelaksanaan Pilkades tahun 2020.

“Nanti pada waktunya setelah ada penetapan, pasti akan segera disosialisasikan DPMD Karawang,” pungkasnya.

(Wahyu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here