METRO KARAWANG – Pernyataan Sekda Karawang, Acep Jamhuri beberapa waktu lalu kepada sebuah media massa terkait proses pemilihan direksi BUMD PT LKM yang sudah berjalan, diduga bohong.

Betapa tidak, Kabag Perekonomian Setda Karawang, Sari Nurmasih mementahkan pernyataan pimpinannya dan mengakui sejauh ini belum ada satu pun tahapan proses pemilihan direksi yang sudah berjalan.

“Belum, belum ada proses pemilihan. Hanya saja kita sudah akan mulai tahapannya. Nanti lagi ya tanyanya ini fokus sidang dulu,” kata Sari saat diwawancari KBE di Pengadilan Tipikor Bandung saat dia menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan uang pembayaran air baku PDAM ke PJT II, Rabu (11/11).

Sebelumnya, pada 15 Oktober lalu, kepada awak media Acep menyebut, “Sekarang sedang seleksi oleh pak Asda II, panitia seleksi (Pansel) nya pak Asda,” ujar dia.

Hal ini menjadi indikasi betapa carut-marutnya pengelolaan BUMD yang bergerak dalam bidan simpan-pinjam dan permodalan ini. Meski kondisinya serba memprihatinkan, Pemkab Karawang malah mengucur keran suntikan modal Rp 2,65 miliar.

Saat ini rapat umum pemegang saham (RUPS) pertanggungjawaban kinerja direksi belum digelar. Uang tagihan macet pun jumlahnya miliaran. Dengan tanpa direksi tetap, belum ada laporan resmi melalui forum RUPS, serta kondisi yang hampir pailit, publik dibuat bingung kucuran modal Rp 2,65 miliar akan diperuntukan untuk apa, dan apa yang akan didapat oleh Pemkab Karawang dari penanaman modal itu.

Diduga kengototan Pemkab Karawang mengucur suntikan modal ini sekada mengejar target penyertaan modal di RPJMD yakni sebasar Rp 10, 5 miliar selama lima tahun. Namun di sisi lain, efektivitas dan timbal baliknya tak pernah diperhitungkan.

“Mangga kalau urusan uang ditanya ke LKM-nya, digunakan untuk apa saja, kita hanya memberikan uang, soal pengelolaan uang itu dikelola oleh komisaris,” kata Sari kepada awak media, sebelumnya.

Sari blak-blakan, Pemkab Karawang kecolongan lantaran terlambat tahu jika jajaran direksi PT LKM ternyata mengobral pemberian pinjaman kepada nasabah tanpa menjalankan aturan main yang berlaku.

“Direksi yang lama akhirnya diketahui membuat kebijakan yaitu membuka tiga program pinjaman salah satunya pinjaman konsumtif. Kita kecolongan, karena kemudian diketahui peminjam konsumtif justru lebih banyak, dengan tidak melalui prosedur yang ada dan seharusnya, sehingga tak heran macet,” tutur dia.

Namun Sari tak mau jika dikatakan diam saja soal kondisi ketidakberesan yang dialamai PT LKM. Saat ini, kata dia, sesuai aturan, kekosongan direksi defenitif untuk sementara diisi dahulu oleh komisaris sampai direksi definitif terpilih.
Selain itu, audit pun diklail telah rampung dilakukan, dan penagihan kredit macet yang nilainya miliar pun terus dimaksimalkan agar dapat tertagih.

“Audit independen sudah selesai dilakukan, dan saat ini masih dalam kajian komisaris sebelum melangkah ke Rapat Pemegang Umum Saham (RPUS) laporan kinerja direksi terdahulu,” jelas Sari.

Soal pelaksanaan pembentukan panitia Seleksi (pansel) pengisian kekosongan jabatan direksi, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari Propinsi Jawa Barat.

“Jadi, RUPS rencana kerja anggaran yang kita laksanakan pada tanggal 10 September 2020 lalu, saat ini masih menunggu evaluasi dari Propinsi Jawa Barat untuk disahkan, kemudian baru kita melangkah ke Pansel,” urai dia.

Dan untuk RUPS kinerja, diakui Sari memang belum digelar, hal itu karena, sampai hari ini belum ada laporan pertanggungjawaban (LPJ) kinerja dari direksi yang lama. Padahal, ditandaskannya, sebagai owner Pemda terus meminta dan mempertanyakan LPJ yang bersangkutan.

“Kita desak terus, namun belum juga ada laporan kinerja dia sebagai direksi, sejak ia diberhentikan bulan Februari lalu. Yang bersangkutan tidak kooperatif,” pungkas Sari.

(Mahesa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here