METRO KARAWANG – Bantuan Gubernur (BanGub) Jawa Barat, untuk warga terdampak Pandemi Covid-19 memicu kegaduhan di tingkat desa.

Pasalnya, bantuan sebesar Rp 500 ribu per KK itu disebut-sebut datanya tidak valid. Karena mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) lawas, yang sudah tidak sama lagi keadaannya di lapangan.

Hal tersebut menuai reaksi para wakil rakyat yang duduk di parlemen Jabar. Misalnya Gina Fadlia Swara.

Anggota DPRD Provinsi Jabar ini memastikan bakal segera turun ke lapangan lantaran gelombang aspirasi cukup besar dari para kepala desa, perangkat RT/RW, juga masyarakat.

Kata Gina, warga pengin pencairan bantuan tersebut menunggu data update dari Pemkab Karawang, yang sumber datanya bukan hanya top down tapi button up dari seluruh desa, hasil dari validasi kepala desa.

“Karena data yang dikirim dari Dinas Sosial dianggap masih perlu dicek ulang dan diperbaiki,” kata Gina, saat dihubungi Onlinemetro.id, Senin, (6/4).

Gina melanjutkan pada dasarnya gelombang aspirasi dari para kades itu adalah hal yang positif. Pasalnya, dengan validasi dan data yang jelas. Diharapkan penerima bantuan tersebut tepat sasaran. Serta tidak tumpang tindih dengan data penerima bantuan sosial dari pusat (BPNT dan PKH).

“Karena seharusnya, bantuan ini difokuskan pada warga desa yang tak menerima BPNT/PKH. Serta terancam tidak bekerja dan menganggur dampak dari adanya Covid-19. Sehingga mereka masuk dalam kategori rawan miskin baru,” jelasnya.

Gina mengatakan, aspirasi dari para kepala desa di Karawang sudah disampaikan kepada pimpinan DPRD Jabar untuk bersama-sama dibahas dengan Pemrov Jawa Barat.

“Gina harap bantuan itu bisa tepat sasaran dan tepat guna. Agar bisa mengurangi beban saudara kita di Karawang, yang paling terdampak dari wabah Covid-19 ini,” imbuh dia.

(Wahyudi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here