METRO CIKARANG – Dugaan keterlibatan mafia tanah dalam pengurusan pendaftaran tanah sistemartis (PTSL) sempat mencuat ke permukaan. Salah satunya kasus PTSL di Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Dikabarkan, ada beberapa warga mengadu terkait adanya pungutan liar PTSL di Desa Bantarjaya. Diduga ada pungli sekitar jutaan rupiah oleh oknum pegawai Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran.

Namun kabar tersebut dibantah Kepala Desa Bantarjaya Abuy Jihad Ubaidilah. Kepada Cikarang Ekspres mengatakan, pihaknya menanggapi dengan tenang karena kabar tersebut tidak terjadi.

” Iya kalau saya menanggapi nya dengan tenang aja bang,karena menurut saya ini tidak terjadi. Apalagi kalau kita berbicara program PTSL, itu benar-benar dikerjakan bersama-sama dan transparan,” kata Abuy kepada Onlinemetro, Minggu (4/10).

Abuy mengatkan, Program PTSL ini yang dilibatkan adanya pihak Badan Pertanagan Nasional (BPN) kabupaten Bekasi, Tokoh Masyarakat dan kami Aparatur Pemerintahan yang di mana kami maupun keluarga dekat kami juga memiliki bidang tanah yang ingin memiliki bukti kepemilikan tanah yang legal dengan biaya ringan.

“ Jadi kalau menurut saya itu tidak ada, adapun masyarakat yang membuat akte itu bukan karena program karena ingin memiliki surat kepemilikan tanah yangg disaksikan oleh desa. Terkait pembuatan akte juga bukan baru itu saja, sejak saya menjabat sampai sekarang ada aja 1 atau 2 warga yang membuat akte tanah. Apa salah kalau saya melayani masyrakat yang datang ke kantor maupun kediaman saya untuk membuat akte tanah.” jelas Abuy.

Sekarang, kata Abuy, kalau kurang yakin silahkan tanya tokoh masyrakat yang kita libatkan dalam program ini, atau tanya langsung ke pemohon pembuat sertifikat yang mengikuti program PTSL.

Sementara itu, Ibu Ani (46) salah satu warga Desa Bantarjaya yang mengikuti pendaftran PTSL menjelaskan, pihaknya hanya dipungut biaya 150 ribu dan persyaratannya juga tidak sulit hanya foto copy KTP, KK, SPPT dan bukti kepemilikan tanah seperti akta.

“Itu juga kalau punya akte tanah harus dilampirkan lembar duanya saja. Kalau tidak ya cukup SPPT seperti yang saya alami, karena di satu bidang saya punya akte tanah. Yang satu bidang lagi belum karena itu tanah waris yang belum kita urus bersama keluarga selama ini, itu cukup dengan SPPT dan pernyataan waris dari saudara kami.” ungkap Ani warga penerima program PTSL.

Sementara itu, Usuf (40) warga Lewenggde Dusun Tiga yang saat pelaksanaan program PTSL dilibatkan sebagai panitia desa menjelaskan, selama program PTSL berjalan warga tidak di bebani dengan biaya yang mencapai jutaan rupiah.

“Aduh Pak itu mah orang sirik aja kali yang ngasih keterangan sprti itu,karena yang saya alami selama program berjalan,jangn uang besar yang ada sering kita sakit perut karena telat makan. Karena kami paham masyarakat di bantarjaya itu rata rata penghasilannya dari pertanian,jadi mustahil pak kalau sampai ada yg bilang program PTSL itu di bebani biyaya mencapai jutaan rupiah,” paparnya.

Adapun intruksi kepala desa hanya menekankan untuk melakukan pebayaran pajak tahunan karena pajak desa bantarjaya memiliki utang yang besar dari sebelumnya kades sekarang menjabat.

“Sudah lah pak itumah orang orang yang tidak puas atau sakit hati karena dukungan pencalonan kemarin ada juga yang sakit hati karena tidak kerja di desa,udah saya tegaskan kalau berita miring itu kurang benar atau tidak benar,” tegasnya.

(mil/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here