Petugas medis memeriksa kesehatan relawan sebelum di vaksin pada simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesamas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020). Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, pemerintah menargetkan imunisasi COVID-19 akan diberikan kepada 67 persen dari 160 juta penduduk berusia 18-59 tahun atau sebanyak 107,2 juta orang, pemberian vaksinasi akan dilakukan melalui skema vaksin program dan vaksin mandiri. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.

Wapres Ma’ruf Ingatkan Pemda Tangani Limbah Medis Covid-19

METRO CIKARANG – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vaksin COVID-19 harus sudah terbit sebelum pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia.

“Vaksinnya sudah ada dan sedang diperiksa (uji klinis) yang ada di Beijing itu. Sudah ada tim bersama dari BPOM juga dari MUI. Nanti menjelang vaksinasi, (izin dan fatwa) itu harus terlebih dahulu keluar,” kata Ma’ruf Amin saat meninjau simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cikarang Utara, Bekasi, kemarin (19/11).

Fatwa dari MUI tersebut, lanjut Ma’ruf Amin, bisa tergolong dalam dua kategori, yakni kehalalan vaksin COVID-19 atau kondisi kedaruratan pandemi yang membolehkan vaksin tersebut disuntikkan ke masyarakat meskipun belum halal.

“Kebolehan dari MUI itu bisa karena dia (vaksin) halal atau karena dasarnya kedaruratan, yang penting MUI sebagai lembaga otoritas akan memberikan fatwanya tentang masalah itu,” tambahnya.

Ma’ruf menambahkan uji klinis, izin dan fatwa terhadap vaksin COVID-19 tersebut merupakan persiapan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia berjalan baik dan tanpa hambatan.

“Jadi persiapan ini betul-betul matang, sehingga ketika nanti terjadi vaksinasi itu tidak ada hambatan apa-apa,” tukasnya.

Vaksin dapat disuntikkan kepada masyarakat apabila memiliki otorisasi penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA), yakni izin sementara yang dikeluarkan untuk penggunaan metode atau produk medis tertentu. Panduan EUA dikeluarkan oleh BPOM Amerika Serikat atau Food and Drug Administration (FDA) berdasarkan rekomendasi dan data informasi terkait.

Sementara itu, BPOM RI telah memastikan bahwa EUA untuk vaksin COVID-19 di Indonesia paling cepat bisa diperoleh pada Januari 2021.

Indonesia telah melirik beberapa kandidat vaksin dari sejumlah negara, termasuk buatan Sinovac dari China. Vaksin Sinovac saat ini telah memasuki tahap uji klinis tahap ketiga dan telah diaudit oleh tim dari BPOM dan MUI di Beijing, China.

Pada tahap pertama, sebanyak tiga juta vaksin akan didatangkan ke Indonesia yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, anggota TNI dan Polri, serta orang yang bertugas langsung dalam penanganan COVID-19.

Lebih jauh, Ma’ruf juga menyoroti terkait limbah bekas vaksin harus ditangani secara baik. “Jadi bagaimana limbah bekas vaksin yang banyak itu harus ditangani. Itu bagian dari persiapan,” tukasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, dr Alamsyah mengatakan, semua daerah termasuk Kabupaten Bekasi masih menunggu kabar dari Kementerian Kesehatan terkait kapan vaksin Covid-19 akan didistribusikan.

“Tadi saya tanyakan ke Kementerian (Kesehatan), vaksinnya sebenarnya sudah ada, tinggal menunggu ijin edar dari Badan POM dan serifikasi halal dari MUI,” kata dia.

Alamsyah menyebutkan, secara kesiapan Pemkab Bekasi sudah siap menerima vaksin Covid-19 sesuai prosedur dan telah menyiapkan sedikitnya 50 tenaga kesehatan yang sudah dinyatakan siap menjadi vaksinator Covid-19.

“Mereka berasal dari 44 Puskesmas dan telah melewati masa pelatihan selama sepekan secara daring maupun tatap muka,” tukas dia.

(yud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here