ILUSTRASI.NET

METRO CIKARANG – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bekasi, bakal digelar pada 13 Desember 2020.

Hal itu diungkapkan Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Ida Farida kepada OnlineMetro.id, Rabu (19/8).

Menurut dia, keputusan pilkades serentak setelah Pilkada 2020 ini hasil arahan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja secara lisan. Di mana, surat edarannya bakal menyusul.

Kepala DPMD Ida Farida dengan lugas mengatakan, secara normatif sudah berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), surat dinas pun sudah di jawab secara spesifik bahwa proses pemilihan kepala desa dan pergantian antar waktu (PAW) dilaksanakan setelah Pilkada. Ya, walaupun Kabupaten Bekasi tidak menyelenggarakan Pilkada.

“Keputusan makin diperkuat lagi dengan zoom meeting dengan bapak Dirjen Kemendagri itu sudah final. Jadi tidak bisa ditawar-tawar ,” kata Ida dalam rapat koordinasi dengan panitia Pilkades di ruang rapat DPMD, Rabu (19/8).

Selian itu, sambung dia, bulan Desember bertepatan dengan Natal dan Tahun Baru sehingga harus diperhitungkan juga karena pengamanan tidak bisa dari sendiri namun melibatkan kepolisian dan lainya.

“Kita berkerjasama dengan kepolisian dan kodim dan sudah berkonsultasi dengan pak Bupati, beliau menyetujui Pilkades serentak pada tanggal 13 Desember 2020,” tuturnya.

Ida mengakui bahwa Kabupaten Bekasi memang tidak ada Pilkada serentak. Namun pilkades serentak merupakan tanggungjawab bersama baik daerah maupun pusat.

Ia juga telah berkoordibasi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi terkait protokol kesehatan di tengah pandemi.

“Jadi kemungkinannya akan dilaksanakan di satu dusun atau tingkat RW, tentunya akan ada tambahan anggaran yang nanti kita sampaikan di ABT ,” jelas Ida.

Alokasi tambahan anggaran ini menjadi keharusan baik pengamanan dan lainnya.

“Kami juga menyebut sekiranya ini harus ada tambahan anggaran seperti itu, yang mau tidak mau ini akan berdampak ke semuanya,” ungkap dia.

Meski proses pilkadesnya mundur-mundur, penyelenggaran pemerintahan tetap berjalan.

“Karena yang kita utamakan bagaimana keselamatan warga masyarakat dan aspek layanan kepada seluruh masyarakat tetap berjalan,” katanya.

Ida berharap surat resmi dari DPMD nantinya bisa ditindaklanjuti dengan surat edaran dan untuk disosialisasikan.

Ida juga menegaskan tidak adalagi kampanye, tidak adalagi pemasangan gambar dan lain sebagainya. “Ketika tahapan itu sudah selesai ya selesai,” tandas dia.L

(Jamil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here