METRO CIKARANG – Pandemi korona saat ini tak mengurangi fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Bekasi mengerjakan sejumlah proyek pembangunan fisik. Di antaranya adalah pengerjaan tiga titik jembatan. Saat ini proyek tersebut masuk tahap lelang dengan nilai kurang lebih Rp 81 miliar.

Tiga titik jembatan itu berada di sejumlah kecamatan. Yaitu, jembatan DAM Kalimalang Pintu Air Kali Cikarang di Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara senilai Rp 35 miliar; jembatan di Kampung Jarakosta, Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat senilai Rp16 miliar dan Jembatan Cibeet di Kecamatan Bojongmangu senilai Rp30 miliar.

“Dua jembatan besar itu berada di Jalan Inspeksi Kalimalang ruas Cibitung – Tegal Gede. Jadi ruas jalan tersebut nantinya akan 100% menjadi dua jalur seperti ruas Tegal Gede – Tegal Danas yang sudah dua jalur. Sedangkan satunya lagi Jembatan Cibeet di Kecamatan Bojongmangu,” ungkap Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, kemarin.

Menurut dia, berkas permohonan ketiga jembatan tersebut saat ini sudah masuk di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. 

“Berkas sudah masuk, tinggal nunggu diumumkan. Mudah-mudahan pendaftaran sudah bisa dimulai sebelum 15 Mei 2020 dan Juni SPK (surat perintah kerja,red) sudah keluar. Karena waktu pelaksanaan jembatan besar minimal 6 bulan,” tutur Iman.

Ia pun tidak menapik adanya keterlamabatan lelang pembangunan tahun ini. Dari hasil evaluasi, sambung dia, kenaikan nilai tukar dari dolar ke rupiah dari awal Februari – April 2020 sehingga harus cek ulang harga materialnya.

Lalu, adanya rencana penerapan lelang dengan menggunakan e-katalog belum berjalan karena menunggu kepastian e-katalog. “Terakhir adanya refocusing (pergeseran anggaran,red) sesuai instruksi Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Jadi  kami menunggu fix anggaran yang bisa dikerjakan yang mana saja,” jelas Iman.

Bagi PUPR, proyek ini menjadi perhatian besar. Karena merupakan proyek strategis untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sebagai upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegras. Hal ini sesuai tema pembangunan di Kabupaten Bekasi yang dicanangkan Bupati Eka Supria Atmaja. 

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Husni Thamrin mengatakan pembangunan proyek infrastruktur harus tetap berlangsung. Selain mencegah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) hal ini juga bertujuan untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.

“Kegiatan sarana dan prasarana harus tetap terlaksanakan karena ada hal-hal yang bisa dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan (pencegahan penyebaran COVID-19),” kata Husni Thamrin, Senin (4/5).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, pembangunan proyek infrastuktur tersebut merupakan program pembangunan yang telah dirancang pada tahun 2019. Karenanya, kegiatannya harus tetap dijalankan agar masyarakat dapat segera merasakannya.

“Semua harus dilakukan agar masyarakat bisa menikmati pembangunan infrastruktur yang layak. Pemerintah harus terus melaksanakan program-program lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat walau kita saat ini tengah berjuang melawan penyebaran virus COVID-19,” katanya.

Apalagi, sambungnya, hingga saat ini belum ada kebijakan khusus yang dikeluarkan pemerintah untuk menghentikan proyek pembangunan infrastruktur.

Namun disisi lain, justru hingga saat ini belum ada kegiatan  fisik milik Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi yang dilelang di ULP.

“Biasanya Ini memang sudah memasuki bulan aktivitas pelaksanaan kegiatan proyek. Makanya kita mau dengar pendapat dulu dengan Perangkat Daerah terkait. Saya dalam waktu dekat ini mau (konfirmasi) terkait hal ini melalui teleconfrence,” tandasnya.

(har/hyt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here