METRO CIKARANG – Kebijakan bekerja dari rumah dan social distancing untuk menekan penyebaran virus korona atau Covid-19, sepertinya tidak berlaku di perusahaan padat karya yang mempekerjakan ribuan buruh. 

Bahkan, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara serentak di Kabupaten Bekasi hari pertama kemarin (15/4) ini masih banyak  perusahan di sejumlah kawasan industri tetap beroperasi.

Hal itu menuai sorotan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Aria Nugraha.

Kepada wartawan, Ia menilai PSBB belum  berjalan maksimal karena perusahaan  tetap berproduksi ditengah situasi pandemik virus corona (covid-19).

“Pasar ditutup, cuma kita masih melihat di wilayah industri itu ada pabrik masih seperti biasa kerja. Ya kalau perusahaan masih boleh beroperasi apakah pekerja dianggap bukan manusia, bahwa mereka yang bekerja kebal tehadap covid-19,” kata Aria.

Menurutnya, surat imbauan yang telah disepakati berkaitan dengan PSBB terhadap pembatasan interaksi sosial termasuk  diwilayah industri Kabupaten Bekasi, jika masih ada perusahann yang masih berjalan hal ini akan menimbulkan masalah mobilisasi dilingkungan. Dengan kegiatan operasi yang masih berjalan, para karyawan harus datang ke pabrik untuk bekerja. 

Hal ini akan menimbulkan kerumunan orang baik dijalan sehingga berpotensi penyebaran virus corona yang tidak terhindar. 

“Kabupaten Bekasi ini wilayah industri terbesar, Jumlah karyawan yang bekerja Industri  cukup besar, tapi mereka (red- Karyawan)  bertempat tinggal di kabupaten Bekasi, sebagian ada yang tinggal di Bogor, Kota Bekasi di Jakarta, jadi bagaimana dengan hal ini,” terang Aria.

Ia pun mempertanyakan kajian PSBB dan ini merupakan  bentuk keprihatinan ketika wilayah industri masih tetap berjalan dan transportasi antar jemput karyawan masih beroperasi setiap paginya bahkan tidak memiliki standar jarak.

Disamping itu, sasaran bantuan sosial (bansos)  kepada warga berupa bantuan pokok yang akan distribusikan juga belum berjalan secara merata setelah pemberlakuan hari pertamaPSBB, namun masih  bersifat pendataan warga.

“Pendataan penerima Basos ini kan harusnya sudah selesai tapi yang terjadi di bawah masih saja ngurusin data, ada tumpang tindih. Seharusya bantuan sudah diaplikasikan penyaluran bantuan kepada warga  baik bantuan dari Pusat, Provinsi bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi,” tandas Aria.

Hal senada diutarakan Wakil Presiden KSPI sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni. Ia mempertanyakan surat yang dikeluarkan Kemenperin yang memberikan izin kepada beberapa perusahaan tertentu untuk tetap berproduksi dalam situasi pandemi corona ini.”Kalau perusahaan masih dibolehkan beroperasi, lantas apa urgensinya PSBB. (Selanjutnya) apakah sudah ditinjau langsung untuk meyakinkan perusahaan tersebut aman?” tanya dia.

Obon juga mengatakan, ada beberapa perusahaan yang dinilai tidak strategis masih tetap diizinkan berproduksi. Dengan pemberian izin produksi, maka aturan PSBB untuk mengurangi aktifitas dan mobilitas tentunya tidak sejalan.

Apalagi, perusahaan yang masih dibolehkan beroperasi, tentunya akan membuat buruh-buruh harus datang ke pabrik dan membuat munculnya kerumunan orang, baik di jalan (angkutan umum) dan tempat kerja, yang tidak mungkin dapat terhindarkan.

“Pasar-pasar kecil ditutup, pedagang tidak boleh berjualan, akses transportasi dibatasi. Tetapi pabrik dibebaskan tetap berjalan. Ini nggak logis,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono mengatakan sejauh ini KSPI mencatat ada puluhan perusahaan yang tidak berkaitan dengan logistik dan kebutuhan masyarakat di tengah pandemic virus korona yang tetap diberi izin operasional.

“Banyak (perusahaan), bisa jadi puluhan perusahaan. Kalau sektor industri untuk produk kesehatan dan makanan memang tetap jalan. Tapi ini kami melihat perusahaan yang diberi izin merupakan perusahaan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Di Jakarta juga kita menemui prusahaan yang tidak berkaitan, seperti perusahaan garment atau aluminimum,” ungkapnya. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Suhup mengatakan, meskipun dilarang untuk beroperasi, pemerintah masih memberikan kelonggaran.

“Bagi perusahaan yang tetap ingin beroperasi silakan mengurus izin operasionalnya kepada

pemerintah pusat,” katanya kepada wartawan di Bekasi, Selasa (14/4).

Menurut dia, bagi perusahaan yang ingin terus beroperasi dikarenakan sejumlah pertimbangan strategis harus menyertakan izin operasional dari Kementerian Perindustrian. Kebijakan tersebut
tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020.Yang mana disebutkan
perihal pengajuan permohonan perizinan pelaksanaan kegiatan industri dalam masa
kedaruratan kesehatan masyarakat akibat terdampak Covid-19.

”Jadi perusahaan di kawasan industri atau di luar tidak boleh beroperasi, tapi kalau ada
izin silakan operasi,” ujarnya.

Suhup menjelaskan, untuk mempermudah monitoring aktivitas protokol kesehatan dan penerapan PSBB di lingkungan industri, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan membentuk Satuan Gugus Tugas Covid-19 di perusahaan hingga kawasan industri yang tersebar di 23 Kecamatan.”Tentu saja, akan dibentuk satuan gugus tugas mulai dari kawasan hingga perusahaan. Selain itu yang melaksanakan harus memenuhi standar protokol kesehatan Covid-19,” ungkapnya.

(Cikarang Ekspres)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here