METRO CIKARANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menargetkan  pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sebesar Rp 5,61 triliun.

Adapun rinciannya yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,48 triliun lebih, pendapatan Transfer sebesar Rp 2,81 triliun lebih dan pendapatan daerah lain yang sah sebesar Rp 314,3 miliar lebih.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja pada Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Bekasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2021, di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (03/12/20).

Bupati Eka menyebutkan, untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2021 meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer direncanakan sebesar Rp 6,52 triliun.

“Apabila kita bandingkan antara pendapatan dan belanja saerah, terdapat defisit anggaran sebesar  Rp914,32 miliar lebih,” ujarnya.

Namun begitu, sambung Bupati Eka, defisit ditutup melalui pembiayaan daerah yang salah satunya bersumber dari sisa lebih tahun anggaran sebelumnya.

Eka menjelaskan bahwa dengan berpedoman kepada Permendagri No 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021, bahwa penetapan Perda tentang APBD 2021 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2021 sesuai hasil evaluasi paling lambat akhir Desember atau tanggal 31 Desember 2020.

“Karenanya kami berharap pembahasan Raperda APBD 2021 ini bisa diselesaikan secepatnya untuk kemudian disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi agar ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tepat pada waktunya,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah mengharapkan para anggota pansus untuk membahasnya sesegera mungkin. Sehingga proses pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat berlanjut sebagaimana mestinya. 

(Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here