METRO CIKARANG – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdy Haryadi menilai sebaiknya penyelenggaran pendidikan di awal tahun 2021 disesuaikan dengan prosedur yang ada. Aturan tersebut mengacu kepada SKB  menteri mengenai penyelenggaraan pendidikan di masa pandemic covid-19.

“Kita kembali ke prosedur saja,” kata Rusdi.

Politisi PKS Kabupaten Bekasi menjelaskan, prosedur atau aturan yang diutarakannya mengacu kepada peraturan Surat Keterangan Bersama (SKB). Pada point B tertulis jika satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Kuning, Oranye dan Merah dilarang melakukan proses pembelajaran teteap muka di satuan pendidikan dan tetaep melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah atau BDR.

Diawal tahun ini, status Kabupaten Bekasi masih masuk Zona Merah Covid-19. Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid – 19 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyebutkan 20 kecamatan yang berada di wilayahnya kembali masuk zona merah pasca ledakan klaster industri. Hingga hari ini, Selasa 1 Desember 2020, sebanyak 86 desa di 20 kecamatan di Kabupaten Bekasi masih memiliki kasus aktif warga yang terpapar Covid-19.

Tiga kecamatan yang bebas Covid-19 berada di Bojongmangun, Muara Gembong dan Sukawangi. Hingga hari ini, ada 472 kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Dari jumlah tersebut 220 orang dirawat di rumah sakit dan 252 menjalani isolasi mandiri.

Angka kumulatif kasus positif Covid-19 sebanyak 6.110 kasus. Dari jumlah tersebut 5.531 orang sudah dinyatakan sembuh, 107 meninggal dunia dan 472 orang dalam perawatan.

“jadi kita kembalikan kepada aturan SKB 4 menteri,” tandasnya.

(uzi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here