METRO CIKARANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengimbau seluruh kepala desa di Kabupaten Bekasi agar mengoptimalkan dan merealisasikan dengan baik seluruh anggaran dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju mengatakan, seluruh kepala desa juga harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Saya juga ingin menyampaikan kepada para camat agar mengevaluasi dan memonitoring. Serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di wilayah masing-masing,” kata Uju saat membuka workshop monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa di Kabupaten Bekasi, di Gedung Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Senin (9/11/2020).

Uju mengatakan, kegiatan workshop pengelolaan anggaran tersebut dapat memotivasi kepala desa di Kabupaten Bekasi dalam mengelola keuangan desa secara transparan. Serta akuntabel, efektif, efisien dan taat azas.

Pemkab Bekasi telah menyalurkan 40 persen dana desa dari total alokasi Dana Desa Kabupaten Bekasi pada 2020 sebesar Rp257,7 miliar. Dana Desa yang telah disalurkan terutama untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Yaitu berupa program padat karya tunai, bantuan langsung tunai dan program stunting.

“Anggaran Dana Desa sudah tersalurkan untuk April, Mei dan Juni sebesar Rp600 ribu per bulan. Kemudian tahap kedua untuk program stunting dan bantuan langsung tunai pada Juli, Agustus dan September 2020 sebesar Rp300 ribu per bulan. Untuk tahap ketiga baru akan dicairkan untuk BLT Oktober, November dan Desember sebesar Rp300 ribu per bulan,” ungkapnya.

(Yudi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here