METRO CIKARANG – Pengamat Politik Gajah Mada Analitika, Herman Dirgantara menilai partai koalisi Bekasi Bersinar, mulai tidak konsisten dan komitmen, untuk mempertahankan hasil Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan periode 2017-2022.

Pasalnya, sejak rekomendasi dari DPP Partai Golkar dan PAN berubah, usai terpilihnya H. Ahmad Marjuki di sidang Paripurna, kini Partai Hanura mulai melirik pimpinan partai koalisi yakni Partai Golkar, untuk lobian 2 nama yang sama didalam surat rekomendasi.

“Saya menilai demokrasi usai paripurna (Pilwabup Bekasi, red) ini kebablasan atau merusak ketatanegaraan,” kata Herman kepada wartawan.

Menurut dia, seharusnya Pilwabup Bekasi tidak perlu lagi diulang ataupun ada perubahan surat rekomendasi. Sebab dua nama calon wakil bupati yang sudah di sidang paripurna, sudah dah menjadi produk hukum untuk pemilihan.

“Seharusnya Partai Hanura juga komitmen dengan hasil kesepakatan dan nama yang sudah di rekomendasikan oleh DPP Partai Hanura. Jangan mengikuti jejak partai koalisi lain, yang sudah merusak citra lembaga legislatif,” tegas dia.

Perlu diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengundang Ketua DPP Partai Golkar, DPP PAN, DPP Partai Nasdem, DPP Partai Hanura untuk rapat fasilitasi penyelesaian polemik Pilwabup Bekasi yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta tertanggal 18 Agustus 2020 lalu.

Dalam rapat itu, menyimpulkan agar pimpinan pusat partai koalisi menyepakati dua nama yang sama dan diberi rentan waktu hingga tanggal 31 Agustus 2020 mendatang.

Sebab, saat pelaksanaan fasilitasi tersebut, diketahui DPP Partai Golkar, PAN, dan Partai Nasdem telah bersepakat dua nama yakni Tuti Nurcholifah Yasin dan Dahim Arisi. Namun, terganjal oleh Partai Hanura yang saat itu masih merekomendasikan nama yang belum sama dari pimpinan pusatnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Bekasi, Agus Nurhermawan mengatakan untuk menentukan dua nama tersebut, pihaknya meminta agar pimpinan partai koalisi yakni Partai Golkar berinisiasi mengajak duduk bersama membuat kesepakatan dua nama yang sama dengan partai koalisi.

“Keinginan dari Partai Hanura, koalisi Bekasi Bersinar kan ada empat partai, ada Partai Golkar, PAN, Nasdem dan Hanura. Dimana pimpinan koalisi Bekasi Bersinar kan Partai Golkar. Jadi kami menginginkan untuk mengisi kekosongan wakil bupati ini, sesuai rapat di Hotel Borobudur yang difasilitasi oleh Pemprov Jabar,” ujarnya, Selasa (25/8).

“Kita meminta agar Partai Golkar Kabupaten Bekasi mengundang partai koalisi, untuk rapat bersama yang kesimpulannya dituangkan dalam berita acara, siapa nanti yang akan kita dorong jadi Wakil Bupati Bekasi,” imbuhnya.

Hasil rapat partai koalisi tersebut, nantinya akan dituangkan berita acara dan itu akan menjadi bukti kongkret bahwa partai koalisi tingkat Kabupaten Bekasi sudah menyepakati dua nama yang sama juga.

“Jadi kalau kita partai koalisi sudah duduk bersama, ada kesepakatan yang bisa ditandatangani soal dua nama itu. Dan itu juga diperintahkan DPP kami, agar tingkat kabupaten bisa buat kesepakatan bersama,” ungkapnya.

Sementara, saat disinggung rekomendasi dari DPP Partai Hanura sudah sama dengan partai koalisi lainnya. Agus enggan menjawab, sebelum adanya rapat bersama partai koalisi ditingkat Kabupaten Bekasi.

“Soal dua nama itu kewenangan DPP kami, sekarang bagaimana Partai Golkar mengajak kami rapat koalisi dulu. Agar persoalan pengisian jabatan wakil bupati cepat selesai,” tandasnya.

(Jiovanno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here