KASUS: Tersangka kasus korupsi dana rutilahu telah diserahkan ke Kejari Cikarang.

Tilap Dana 195 Juta, Polisi Serahkan Kasusnya ke Kejaksaan

METRO CIKARANG – Polisi akhirnya menetapkan  tersangka kasus korupsi dana Rumah Layak Huni (Rutilahu) Pemkab Bekasi. Tersangka tersebut datang dari pendamping program rutilahu di Desa Sumberjaya, Tambun Selatan.

Informasi yang dihimpun Cikarang Ekspres,  tersangka pendamping rutilahu berinisial SS (54) diduga menilap dana pembangunan bansos itu senilai Rp 195 juta.

Di mana, pendamping rutilahu merupakan petugas kiriman yang dipilih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKP) Kabupaten Bekasi, lewat seleksi untuk membantu kelancaran pekerjaan bedah rumah.

“Ya Unit Satuan Kriminal Khusus Satreksrim Polres Metro Bekasi telah menyerahkan tersangka kasus korupsi ratusan juta ke Kejaksaan pada Kamis (30/7) lalu,” kata Kasubbag Humas Polres Metro Bekasi, Kompol Sunardi dalam keterangan, kemarin (2/8).

Sunardi menjelaskan tindakan korupsi diketahui setelah dilakukan penyelidikan, didapati adanya penyelewangan atau korupsi bantuan sosial (bansos) dari Pemlab Bekasi untuk program perbaikan rumah bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah.

“Tersangka merupakan pendamping kegiatan dari program rutilahu di salah satu desa wilayah Kabupaten Bekasi,” ucap dia.

Untuk penerima bantuan sebanyak 25 orang, tugas tersangka salah satunya melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, tersangka dengan kewenangannya menyimpan dana bantuan sosial Rutilahu yang sudah dicairkan sebesar Rp 15.000.000 dari setiap penerima bantuan.

Setelah mencairkan dana bantuan tersebut, tersangka hanya memberikan Rp 200.000 kepada setiap penerima manfaat bantuan sebagai biaya transport dan sisanya dikuasainya.

“Perbaikan rumah tidak sesuai dengan jumlah yang diterima oleh para penerima bantuan. Hasil dari penilaian jasa kontruksi dan pengawas keuangan dan pembangunan tidak sesuai dan terjadi korupsi,” ungkap Sunardi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terhadap 25 bangunan yang mendapatkan program tersebut, dari tim penilai didapatkan hasil pembangunan hanya senilai Rp 179 juta. Sementara total bantuan sosial yang diberikan terhadap 25 penerima bantuan sebesar Rp 375 juta.

“Karena satu penerima itu kan Rp 15 juta dikalikan 25 itu hasilnya Rp 350 juta. Tapi dari penilaian hanya Rp 179 juta, ada selisih sekitar 195 juta,” beber dia

“Dari hasil interograsi saudara SS mengakui dikurangi spesifikasi bangunan atau nilai perbaikan. Uangnya digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri,” tutur dia.

Maka atas kasus ini negara dirugikan uang sebesar Rp 195 juta.
Dalam kasus korupsi ini tersangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Kemudian oleh Subnit Tipidkor Unit Krimsus Sat Reskrim Polres Metro Bekasi, tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya tersangka dilakukan penahanan oleh pihak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

(mil/uzi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here