URS Dinilai Bangun Dinasti Keluarga dengan Jabatan Strategis

METRO CIKARANG – Surat rekomendasi perpanjangan jabatan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi, Usep Rahman Salim (URS), yang disinyalir dikeluarkan Dewan Pengawas (Dewas) mengundang tanda tanya bagi sejumlah kalangan.

Terlebih, rekomendasi perpanjangan Dewas PDAM TB tersebut terbit, tatkala berbagai kalangan mengkritik kinerja Dirut PDAM TB, URS. Bahkan ada yang menuding kinerja Dirut PDAM TB buruk, sehingga mengakibatkan pelanggan meradang dan menumpuknya hutang.

“Kita bingung dengan Dewas, tatkala banyak tudingan miring terhadap PDAM, kok malah memberikan rekomendasi perpanjangan jabatan dirut,” kata Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Bekasi, Eko Triyanto kepada wartawan.

Menurut Eko, tudingan miring terhadap kinerja URS sebagai Dirut PDAM Tirta Bhagasasi tidak bisa dipungkiri. Sebab, selama menjabat, hutang PDAM semakin menumpuk. Bahkan, para pelanggan PDAM mengeluhkan pelayanan yang tidak profesional, dan buruknya air yang dihasilkan PDAM.

Sehingga dengan banyaknya keluhan tersebut, pihaknya mempertanyakan rekomendasi yang telah dikeluarkan Dewan Pengawas terhadap kinerja PDAM TB, seperti prestasi atau “upeti”. Apalagi rekomendasi tersebut merupakan rujukan, dalam memperpanjang jabatan URS sebagai Dirut PDAM TB.

“Surat rekomendasi yang dikeluarkan Dewas ini, apakah karena prestasi atau upeti?” ujar Eko dengan nada bertanya.

Bukan hanya keluhan pelanggan dan banyaknya hutang, ungkap Eko manambahkan, berdasarkan informasi, sebanyak 31 orang yang merupakan keluarga dari Dirut PDAM TB, Usep Rahman Salim diangkat sebagai pegawai di PDAM TB. Bukan hanya diangkat, bahkan keluarga Dirut itu menduduki jabatan strategis di PDAM TB.

Sehingga dengan adanya 3 point tersebut, kinerja Dirut PDAM TB bisa dikategorikan gagal dan buruk. Namun ironisnya, mengapa Dewan Pengawas PDAM yang statusnya masih pelaksana tugas (Plt) mengeluarkan rekomendasi perpanjangan terhadap Usep Rahman Salim sebagai Dirut PDAM TB.

“Ada 3 indikator yang menyatakan buruknya kinerja Dirut, namun mengapa Dewas merekomendasikan perpanjangan Dirut. Ada apa ini dengan Dewas,” ungkap Eko.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupten Bekasi, Soleman menilai Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkesan memaksakan diri membuat Surat Keputusan (SK), terkait perpanjangan kembali Usep Rahman Salim sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi, dengan nomor: 500/Kep.332-Admrek/2020, yang di tandatangani Bupati Bekasi pada 14 Agustus 2020 lalu.

Soleman mendesak Pemkab Bekasi, agar SK itu dibatalkan, karena yang dianggap kontroversial dan ada dugaan abuse of power (penyalahgunaan kewenangan), terhadap peraturan yang ada.

“Saya lihat ini tidak benar. Saya lebih menyoroti pengambilan keputusan penugasan kembali Dirut PDAM Tirta Bhagasasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi terindikasi melanggar peraturan yang ada,” kata Soleman.

Soleman, mengatakan, PDAM merupakan badan usaha milik daerah (BUMD), yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum.

Apalagi, keberadaan PDAM di biayai oleh pemerintah daerah yang bersumber dari uang masyarakat, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehingga, masih kata Leman sapaan akrabnya, seharusnya Pemkab Bekasi harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, seperti aspek pengelolaan keuangan, aspek operasional dan aspek administrasinya. Karena ketiga aspek tersebut sangat menentukan kinerja PDAM.

“Dalam waktu dekat ini, kita DPRD akan memanggil, dewan pengawas dan Kabag Ekonomi Pemkab Bekasi. Serta menanyakan sejauhmana tindak pemisahan PDAM Tirta Bhagasasi,” jelasnya.

(jio/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here