METRO CIKARANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi memastikan setiap ada pengeluaran komoditas bahan galian dari aktivitas penataan lahan harus mengantongi ijin dari Provinsi Jawa Barat . Hal tersebut menanggapi ramainya pemberitaan adanya galian C yang diduga ilegal di Desa Kertarahayu.

Kepala Bidang Penataan dan Penagakan Hukum Lingkungan (Gakkumdu) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Arnoko menjelaskan penggalian tanah harus mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat.

“Kalau tanah galian itu diperjual belikan itu harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP),” kata dia.

Jadi, kata dia, jika penggalian tanah tidak berizin, maka akan segera ditindak. Perkara itu pun menyangkut pidana dan perdata. Artinya, ada ancaman penjara bagi pelaksana proyek, berikut denda. “Bisa dua-duanya (pidana dan perdata, Red),” kata Arnoko saat ditanya perihal proses hukum terhadap galian itu.

Arnoko menjelaskan, kewenangan galian cada di Provinsi Jawa Barat. Namun kita akan informasikan ke Dinas ESDM Jawa Barat. “Jadi jika ada warga yang mengadu kita akan teruskan ke Provinsi,” kata dia,

Sementara penolakan warga Desa Kertarahayu akan aktfitas galian C di wilayah yang ditetapkan sebagai desa wisata itu semakin menguat. Rabu (14/7) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkirim surat kepada DLH Kabupaten Bekasi.

(dim/uzi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here