METRO CIKARANG – Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai sudah selayaknya menindaktegas pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasos dan fasumnya ke pemerintah daerah.

“Ya tindakan tegas perlu agar pengembang juga mematuhi aturan yang telah ditetapkan yaitu mereka menyerahkan fasos dan fasumnya ke pemerintah daerah,” jelas anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto.

Dia menilai, ketidakpatuhan pengembang sudah lama terjadi dan sikap pengembang yang tak taat aturan sudah sepatutnya mendapatkan sanksi. Dengan begitu, politis PKS itu yakin, aturan yang telah ditetapkan bakal ditaati pengembang perumahan.

“Sanksi perlu dan itu harus kalau melihat jumlah pengembang yang saat ini masih sangat banyak yang belum menyerahkan fasos fasumnya,” katanya.

Sebelumnya, jumlah pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasos-fasumnya di Kabupaten Bekasi cukup tinggi. Dari 355 pengembang hanya 35 yang menyerahkan fasos-fasumnya ke pemerintah daerah.

Rencananya, Pemkab Bekasi bakal membentuk tim gabungan atas anjuran dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) KPK. Tujuannya mencari pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasos dan fasumnya.

Nantinya, tim gabungan ini bakal mendata aset fasos-fasum tersebut. Selain itu juga bakal memburu pengembang nakal yang enggan menyerahkan lahan fasos dan fasumnya.

Tim Kopsurgah ini terdiri dari Dinas PUPR, BPN, Bagian Kerjasama, Hukum, Aset dan Satpol PP.

Tak hanya itu, dari 355 pengembang, 60 lebih pengembang sudah tak jelas keberadaanya dan tidak lagi mengelola perumahan.

Diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan setiap pengembang wajib mengalokasikan lahan untuk dijadikan fasos maupun fasum. Kewajiban itu pun melekat sebagai syarat terbitnya perizinan.

(uzi/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here