Sebagai Efek Jera Developer Nakal Marak di Bekasi

SETU – Pengembang perumahan kerap tidak patuh dalam menyediakan dan menyerahkan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal itu menghambat pengelolaan aset fasos fasum yang mestinya bisa dirasakan masyarakat.

Landasan akan pentingnya penyediaan ruang publik yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, hingga Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, yang mengamanatkan pentingnya penyediaan fasum dan fasos.

Tak ayal, warga yang bermukim di Mustika Grande menagih janji Pemkab Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi untuk menindak PT Budi Mustika sebagai pengembang perumahan di Desa Burabgkeng, Kecamatan Setu itu.

Ketua RW Mustika Grande, Tri Joko berharap PT Budi Mustika bisa segera menyerahkan fasilitas umum (fasum)  fasilitas sosial (fasos) kepada Pemkab Bekasi. Sehingga warga dapat merasakan pembangunan 

“Kalau sudah diserahkan untuk pembangunan bisa diajukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan diserahkan ke pemda,” kata dia, kemarin (21/8).

Meski begitu, sambung Joko, pihak developer sudah mengajukan tapi belum ada kejelasan dari kedua belah pihak. Baik pengembang maupun pemda. 

“Pernah bang, pihak kantor (developer,red)  sempat mengajukan bahkan sudah di survei oleh petugas terkait dari pemda. Tetapi ada kendala yang mungkin permintaan dari dinas tentang aturan serah terima. Semisal perbaikan sarana dan prasarana seperti jalan yang harus diperbaiki,”tuturnya. 

Warga pun menduga pihak developer belum sanggup untuk melakukan serah terima karena harus ada persyaratan yang dipenuhi developer.  “Mungkin pihak developer sepertinya blom siap untuk itu,” tukas dia.

Informasi yang dihimpun,  PT Budi Mustika juga merupakan developer dari perumahan Mustika Park Place.  Namun sayangnya ketika awak media mengunjung kantor pemasaran Mustika Park Place tidak ada satupun perwakilan pihak developer yang dapat memberikan komentar. 

“Ya, memang Mustika Grande satu developer dengan Mustika Park Place.  Tapi untuk penyerahan fasum-fasos Mustika Grande itu kita tidak bisa berikan keterangan karena yang mengurus kantor pusat di Jakarta,”kata salah satu staf di Kantor Pemasaran Mustika Park Place. 

Sebelumnya diberitakan PT Budi Mustika diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda)  Kabupaten Bekasi karena belum kunjung menyerahkan fasum-fasos kepada pihak Pemkab Bekasi. 

Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Pertamanan (DPRKP) Bekasi juga tengah menunggu tindak lanjut PT Budi Mustika untuk penyerahan fasum-fasos. Hal itu diungkapan anak buah Kepala DPRKP Iwan Ridwan,  Rina. Menurut Rina, proses penyerahan karena PT Budi Mustika masih belum menyelesaikan proses sertifikat BPN.

“Kendalanya sertifikat masih proses di BPN. Kita masih menunggu mau meneruskan atau tidak,” ujar Rina

Rina menegaskan pengembang wajib menyerahkan fasos-fasum ke Pemkab karena sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda), “Untuk perumahan dengab luas lahan kurang dari 10 Ha dan sudah selesai pembangunannya,penyerahan fasos fasum paling lambat 3 tahun setelah masa  pemeliharaan,”tuturnya.

(dim/hyt) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here