Telusuri Dugaan Maladministrasi Perpanjangan Dirut PDAM TB

METRO CIKARANG – Ombudsman Republik Indonesia (ORI), masih selidiki dugaan maladministrasi perpanjangan masa bakti Dirut PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman Salim (URS).

Wajar saja, banyak aduan dikirimkan warga Kabupaten Bekasi ke ORI maupun Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh. P. Nugroho secara lugas menegaskan bahwa institusinya tengah menindaklanjuti laporan informasi terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dirut PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

“Jadi begini ya, kami sudah menerima laporan terkait dugaan mal admintrasi. (Kami akan telusuri,red),” kata dia kepada media, kemarin.

Menurut Teguh, laporan informasi yang diterimanya sudah melewati proses verifikasi laporan untuk pembuktian dugaan maladministrasi.

“Kami akan meminta keterangan para pihak, terkait proses pengangkatan Dirut PDAM Tirta Bhagasasi,”ujarnya.

Sekarang Ombudsman RI sedang menyiapkan tim untuk menindaklanjuti laporan tersebut. “Ya nanti kita sedang siapkan timnya. Bisa minggu depan permintaan keterangan tertulisnya,” tukas Teguh.

Diketahui sebelumnya, PDAM Tirta Bhagasasi menjadi sorotan publik. Pasalnya, perusahaan plat merah milik Kabupaten Bekasi itu kerap meminta penyertaan modal dalam jumlah besar.

Namun, jumlah anggaran yang selalu diserap tidak memberikan penghasilan yang efektif. Malahan, kualiatas air bersih bagi 270.000 sambungan langganan yang tersebar di Kota dan Kabupaten Bekasi sangat minim.

Pada tahun 2018 lalu, Pemkab Bekasi memberikan penyertaan modal kepada PDAM TB sebesar Rp 197.973.477.000 dari pengajuan penyertaan modal sebesar Rp 906.237.325.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi.

Penyertaan modal diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur di antaranya Instalasi Pengelolaan Air (IPA), pembuatan reservoir, dan Boosterpump di wilayah Kabupaten Bekasi.

Selain itu untuk membangun Jaringan Distribusi Utama (JDU) serta pembuatan jembatan pipa dan penguatnya, ditambah pembelian lahan untuk instalasi dan pemasangan sambungan langganan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pada tahun 2019 beberapa waktu lalu, PDAM TB kembali mendapatkan bantuan penyertaan modal sebesar Rp 204.673.000.000. Anggaran itu diperuntukan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana air minum di wilayah Kabupaten Bekasi, termasuk untuk kegiatan program hibah pengadaan dan pemasangan sambungan langganan MBR.

Kekinian, PDAM TB kembali mengeluh dan meminta pernyetaan modal kepada Pemkab Bekasi pada pertengahan tahun 2019. Tak main-main, anggaran yang diminta sebesar Rp 1,3 triliun.

PDAM TB mengeluh soal sumber air sebagai bahan baku untuk diolah menjadi air bersih. Setidaknya tercatat tiga sumber air yang di keluhkannya yaitu sungai yang ada di wilayah Kecamatan Sukatani, Tarumajaya dan Cibarusah.

“Anggaran itu sudah diminta oleh Dirut PDAM TB kepada Pemkab Bekasi,” ujar Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi, Rahmat Effendi kepada Cikarang Ekspres.

Dikatakan Rahmat sapaan akrabnya, penyertaan modal yang di kucurkan itu tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat oleh PDAM TB. Sampai saat ini, menerima banyak laporan tentang buruknya kualitas air bersih bagi warga kota dan kabupaten Bekasi.

“Dari segi penghasilan yang didapat per Agustus 2019 lalu, PDAM TB hanya menghasilkan Rp 31,767,319,903. Ini dari laporan penerimaan air non denda dan PPN,” beber dia.

Rahmat menekankan, jika seyogyannya, seorang Direktur Utama yang telah menjabat selama bertahun-tahun dapat memetakan persoalan yang terjadi di lapangan. Misalnya soal kekeringan, dan kualitas air bersih.

“Pertanyaan saya jika melihat manajerial para Direksi, terutama Dirut PDAM Tirta Bhagasasi, apa saja yang direncanakan dan dilakukan selama kurun waktu 4 tahun yang lalu? Seyogyanya seorang Dirut yang sudah lama dan mengenali wilayah kerjanya, sumber air baku menjadi mutlak skala prioritas,” jelas dia.

“Investasi besar diawal jadikan sebagai modal, untuk bisa membantu Pemkab dan Pemkot Bekasi dalam peningkatan PAD. Setiap tahun Pemkab dan Pemkot Bekasi mengeluarkan Perda tentang Penyertaan Modal,” tambah dia.

Menurut Rahmat, sudah waktunya pemerintah daerah berbenah agar komitmen, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja, bukan sekedar menjadi bancakan kepentingan elit.

“Eksistensi implementasi pada saat disepakati untuk melakukan pemisahan aset antara Tirta Bhagasasi dan Tirta Patriot, harusnya menjadi momentum bagi Tirta Bhagasasi dalam membuat pijakan komitmen skala prioritas mutlak untuk eksplorasi sungai sumber air baku,” ujar dia.

Beberapa tahun lalu, tahun 2013, PDAM Tirta Bhagasasi mendapatkan anggaran untuk program pipanisasi di Cibarusah, namun kelihatannya kurang maksimal bagi warga Cibarusah dengan kondisi kontur tanah bebatuan.

“Sangat perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, intensif dan akuntabel, baik secara fakta lapangan maupun administratif,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupten Bekasi, Soleman menilai Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkesan memaksakan diri membuat Surat Keputusan (SK) terkait penugasan kembali, Usep Rahman Salim sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi, dengan nomor: 500/Kep.332-Admrek/2020, yang di tandatangani Bupati Bekasi pada 14 Agustus 2020 lalu.

Soleman mendesak Pemkab Bekasi, agar SK itu dibatalkan, karena yang dianggap kontroversial dan ada dugaan abuse of power (penyalahgunaan kewenangan), terhadap peraturan yang ada.

“Saya lihat ini tidak benar. Saya lebih menyoroti pengambilan keputusan penugasan kembali Dirut PDAM Tirta Bhagasasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi terindikasi melanggar peraturan yang ada,” kata Soleman.

“Apalagi, ini seakan-akan biasa bagi Pemkab Bekasi bersama-sama untuk berbuat tidak benar. Ini sebuah penyakit kronis di dalam PDAM yang jadi PR dikemudian hari,” tambah dia.

Soleman, mengatakan, PDAM merupakan badan usaha milik daerah (BUMD), yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum. Apalagi, keberadaan PDAM di biayai oleh pemerintah daerah yang bersumber dari uang masyarakat, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehingga, masih kata Leman sapaan akrabnya, seharusnya Pemkab Bekasi harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, seperti aspek pengelolaan keuangan, aspek operasional dan aspek administrasinya. Karena ketiga aspek tersebut sangat menentukan kinerja PDAM.

(jio/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here