Herman Hanfi

METRO CIKARANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali mengingatkan seluruh kepala desa maupun camat agar memaksimalkan pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pedesaan dan Perkotaan (PPB-P2). 

Di mana kewenangan pengurusan PBB-P2 ini pun telah dilimpahkan ke pemerintah kecamatan. Sehingga diharapkan dengan adanya pelimpahan kewenangan ini pendapatan daerah dari sektor pajak ini dapat ditingkatkan lagi.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Herman Hanafi, mengatakan pihaknya sengaja mengumpulkan para camat untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) lewat PBB di wilayah masing-masing. Baik kecamatan hingga desa maupun kelurahan.

“PBB ini belum tergiro semua, barangkali camat bisa memberikan masukan ke kita (Bapenda,red) bahwa ada nilai PBB yang hanya buminya aja bangunannya yang sudah dikeluarkan, IMB-nya bisa kita tarik di tahun yang akan datang,” katanya kepada Cikarang Ekspres dalam sosialisasi dengan para camat se-Kabupaten Bekasi di Ruang Rapat Bupati, Selasa (14/7).

Artinya, sambung Herman, para penagih desa dan kecamatan bisa lebih digiatkan kembali dalam menarik PBB. Di mana beberapa bulan sempat tertunda lantaran wabah virus covid-19.

“PBB-P2 merupakan salah satu sumber PAD yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan. Jadi dari sektor ini bisa menutupi anggaran (yang tersedot penanganan korona,red),” bilang dia.

Menurut Herman, PAD juga dapat menunjang pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat. PBB-P2 Kabupaten Bekasi rnempunyai kontribusi terhadap pendapatan daerah kurang lebih sebesar 20%.

Target PBB-P2 tahun 2020 adalah sebesar Rp.553.186.313.757. Potensi PBB-P2 tahun 2020 mengalami kenaikan Sebesar Rp. 78.121.565.733, atau setara mengalami kenaikan15,53% dari tahun 2019 sehingga menjadi RP. 581.248.982.629. 

“Ya semoga triwulan ketiga ini mudah-mudahan PBBnya bisa di atas 30 persen,” tukas dia.

(mil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here