METRO CIKARANG – Adanya dugaan mafia tanah alias biong dalam pengurusan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PSTL) di Kabupaten Bekasi, kian mencuat. Satu di antaranya, kasus PTSL di Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran yang mana sertifikat terbit tanpa tanda tangan kepala desa setempat.

Menanggapi itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini mengatakan mafia tanah lahir karena lemahnya pengawasan dan penegakan aturan mainnya. Mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), aparat maupun tata ruang.

“Tanggapan saya, program PTSL itu baik, oleh sebab itu perlu itikad baik dari para pemangku kepentingan baik aparat maupun masyarakat. Program yang baik ini harus dijaga,” kata dia.

Artinya, sambung Ani, ketika program PTSL atau yang biasa dikenal dengan prona ini digulirkan secara paralel juga dilakukan sistem pengawasannya agar tidak terjadi penyimpangan.

“Nah oknum ini kan warga kan warga masyarakat kan. Ini yang saya bilang harus ada sistem pengawasannya agar tidak berkeliaran oknum–oknum tersebut. Masyarakat juga harus memiliki pemahaman bahwa ini tidak ada pungutan dan punya keberanian untuk melakukan “perlawanan”,” tukas dia.

(Haripan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here