ILUSTRASI

METRO CIKARANG – Adanya dugaan mafia tanah alias biong dalam pengurusan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PSTL) di Kabupaten Bekasi, kian mencuat. Satu di antaranya, kasus PTSL di Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran yang mana sertifikat terbit tanpa tanda tangan kepala desa setempat. 

Menanggapi itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini mengatakan mafia tanah lahir karena lemahnya pengawasan dan penegakan aturan mainnya. Mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), aparat maupun tata ruang.

“Tanggapan saya, program PTSL itu baik, oleh sebab itu perlu itikad baik dari para pemangku kepentingan baik aparat maupun masyarakat. Program yang baik ini harus dijaga,” kata dia.

Artinya, sambung Ani, ketika program PTSL atau yang biasa dikenal dengan prona ini digulirkan secara paralel juga dilakukan sistem pengawasannya agar tidak terjadi penyimpangan.

“Nah oknum ini kan warga kan warga masyarakat kan. Ini yang saya bilang harus ada sistem pengawasannya agar tidak berkeliaran oknum –oknum tersebut. Masyarakat juga harus memiliki pemahaman bahwa ini tidak ada pungutan dan punya keberanian untuk melakukan “perlawanan”,” tukas dia. 

Sementara itu, Kades Bantarjaya Abuy Jihad Ubaidilah mengaku berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kemudahan masyarakat memiliki bukti kepemilikan tanah.

“Tapi harapan saya kepada pihak-pihak yang berwajib untuk lebih mengawasi giat program ini karena banyak menuai cerita miris yang berdampak ke pemerintahan desa. Seperti yang saya alami saat ini,” ucap dia.

Apalagi, sambung Abuy, dirinya dilaporkan masyarakat dengan indikasi menahan hak masyarakat (sertifikat,red). Padahal bukan ditahan tetapi tengah dipelajari.

“Kenapa bisa sertifikat tercetak tanpa saya ketahui bahkan surat kelengkapan seperti surat pernyataan tidak sengketa dan lainnya belum ada yang saya tanda tangani. Bahkan bukan hanya itu asal usul tanah itu dibuat aspal oleh oknum dengan tujuan yang belum jelas,sehingga menuai perselisihan antara kami pemerintahan desa dengan masyarakat,” jelas dia.

Abuy meminta penegak hukum maupun pemberi program lebih agar lebih mengawasi program PTSL ini. 

“Bagi teman-teman kades yang baru mendapat program PTSL jangan terlena dengan ucapan oknum yang selalu menilai ini mudah dan berakhir petaka untuk kita,” tukas dia. (har/mil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here