METRO CIKARANG – Keberadaan galian ilegal yang meresahkan masyarakat tak hanya terjadi di Kecamatan Setu, tapi juga di Cibarusah.

Selasa (8/9), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, akhirnya menunjukan tarungnya dengan melakukan sidak ke lokasi galian tanah ilegal di Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah. Namun begitu, pihak pengelola masih kucing-kucingan karena tak bisa ditemui di lokasi.

Sekretaris Satpol PP Bekasi  Hanif Sabani menuturkan sidak ini sebagai tindak lanjut aduan masyarakat setempat dan terkait ijin galian tanah yang diduga ilegal.

“Intinya atas dasar pengaduan masyarakat bahwa di Desa Wibawamulya ada galian tanah. Tentu pemerintah daerah ini menyikapi atas aduan ini dan kami ditugaskan pimpinan untuk mengecek lokasi dan ternyata benar disini ada galian tanah,” kata dia kepada awak media.

Hanif mengaku bakal menindaklanjuti ke tingkat yang lebih berwenang yaitu Pemprov Jabar.

“Jadi memang saya kan belum ketemu dengan pengelolaannya. Apakah ini sudah dapat ijin atau belum. Makanya saya datang kesini berharap bisa ketemu dengan pengelolanya atau penanggung jawabnya,” tegas dia.

Hanif pun memastikan akan melaporkan ke provinsi terkait galian yang meresahkan warga tersebut. “Nanti provinsi yang akan turun,” ucap dia.

Hanif secara lugas menegaskan bahwa selama belum ada ijin dari provinsi galian tanah tersebut harus stop dulu. Tetapi ini merupakan kewenangan provinsi.

“Jadi kalau memeng belum ada ijin ada kemungkinan distop dulu,” tandasnya.

Seperti diketahui galian tanah ilegal berlokasi di Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah sudah berjalan selama seminggu. terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2020.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum saat sidak ke galian tanah ilegal di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu beberapa bulan yang lalu dengan tegas mengatakan. Pihaknya tidak melarang aktifitas ekonomi di pertambangan tapi harus memiliki legalitas

“Kalau mereka memiliki ijin dan legalitas dan ada persyaratan-persyaratan tertentu antara lain harus ada reklamasi, harus ada uang yang di simpan di pemerintahan untuk jaminan reklamasi dan ada persyaratan tertentu yang harus di penuhi,” jelas Uu.

(Jamil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here