METRO CIKARANG – Tim Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Sosial (Kemensos), melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait tindak lanjut keluhan beras bantuan pangan non tunai (BPNT) berkualitas buruk dan tak layak konsumsi. 

Informasi yang dihimpun Cikarang Ekspres, tim Satgas Bansos turun untuk klarifikasi keluhan warga soal beras BPNT yang diduga berkutu dan bau tidak sedap.

Pada Program BPNT Kemensos, tiap pemegang kartu (disebut kartu combo) akan mendapat bantuan Rp110 ribu per bulan yang dapat dibelikan kebutuhan pokok di e-warung.

Di Desa Bantar Jaya ada 2090 warga yang masuk program penerima BPNT dan ada 4 e-warung yang dapat menerima program itu.
Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Bantar Jaya buka-bukaan kepada tim Satgas Bansos bahwa beras yang didistribusikan tidak layak konsumsi. 

“Jadi saya mewakili warga mengeluhkan BPNT yang tidak sesuai aturan. Dan tim Satgas pun melakukan teguran ke pendamping program e-warong agar layak dikonsumsi,” kata dia kepada awak media, Kamis (15/7).

Pria yang menjabat sebagai Sekjen Apdesi Kabupaten Bekasi ini juga meminta satgas bansos menindak para oknum yang mencari keuntungan bansos pada masa pandemi covid-19 ini.

“Jangan kasih ruang bagi oknum suppleyer maupun oknum tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang menjadi kecurigaan banyak pihak,” tegas Abuy.

Ia mengaku sedih tiap bulan warganya protes lantaran beras yang diterima tidak layak konsumsi. “Ini kok tidak pernah ada sanksi tegas dari pejabat berwenang,” tukas Abuy.

Menurut dia, protes keras dirinya pun dianggap Satgas Bansos sebagai provokator. Hal ini menunjukan adanya dugaan kongkalingkong antara satgas, Dinsos dan BNI.

“Ini saya hanya sampaikan keluhan warga, kok disebut proovokator. Ini seperti  ada kerjasama haram BPNT,” ucap Abuy.

(mil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here