METRO CIKARANG – Mantan Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-BPD) berkomentar soal belum adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari panitia Pilkades ke BPD.

Laporan panitia Pilkades ke BPD dinilai merupakan kewajiban. “Ya laporan panitia Pilkades ke BPD merupakan kewajiban dan ada aturannya,” kata Mantan Ketua F-BPD Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkifli.

Zuli yang saat ini aktif sebagai Ketua Umum JMPD itu menilai agar Pilkades serentak yang dilakukan akhir tahun lalu itu jangan sampai memiliki unsur kecatatan dan pelanggaran. Dia meminta semua pihak mengikuti aturan yang telah disepakati baik aturan yang telah dibuat pemerintah daerah terkait Pilkada.

“Kalau tidak ada aturan yang diikuti ya ujung-ujungnya ada pihak yang kurang terima dengah hasil Pilkades,” katanya. Namun mengenai sanksi belum dilakukannya LPJ panitia Pilkades ke BPD, Zuli belum berkomentar.

Sebelumnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jayamukti mengakui belum menerima laporan pertanggungjawaban dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat.

Padahal itu ada dalam tahapan dan diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.

“Hingga saat ini kami BPD belum menerima laporan pertanggungjawaban dari Panitia Pilkades. Padahal sudah cukup jelas dalam Perbup itu paling lambat 7 hari setelah pemungutan suara,” ungkap Ketua BPD Jayamukti, Mamat Hiari.

Menurut Mamat, dirinya bersama anggota BPD sering mengingatkan kepada Panitia Pilkadas terkait laporan pertanggungjawaban, bahkan hingga dua kali melayangkan surat kepada Panitia Pilkades. Namun sayang, katanya, tidak ada jawaban yang jelas dari Panitia Pilkades.

(zie/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here