METRO CIKARANG – Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah mengumumkan akan menaikkan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Iuran BPJS Kesehatan sebelumnya telah ditetapkan naik tetapi kemudian dibatalkan lagi. Kali ini, iuran itu akan kembali dinaikkan. Kenaikan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Beleid tersebut menjelaskan bahwa kenaikan iuran BPJS akan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 untuk peserta mandiri kelas I dan kelas II. Sementara peserta kelas III baru akan naik pada 2021.

Rama, warga Perumahan Kasuari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi mengaku kebijakan naik turun BPJS Kesehatan tentu memberatkannya termasuk para buruh. Karena menurut dia, teman sejawatnya sudah kehilangan sebgain pendapatan karena pandemi korona. 

“Ini kok tega banget pemerintah, kondisi lagi sulit begini malah BPJS Dinaikan lagi 1 Juli nanti. Apa belum cukup SE Kemenaker yang THR-nya bisa dipotong setengah,” ketus dia. 

Ia pun meminta Jokowi agar tidak mengeluarkan kebijakan yang maju-mundur seperti ini. Sebab, justru memberi ketidakpastian kepada masyarakat.

“Kalau kata orang Jawa tuh ‘mencla-mencle’ ini. Apalagi sebagai masyarakat awam sebenarnya kurang paham sih untuk apa kenaikannya dan sempat turun berarti ada pertimbangan apa? Kenapa bisa sampai turun dan akhirnya naik lagi?” ungkapnya.

Rama melanjutkan para peserta BPJS Kesehatan menjadi korban pemberi harapan palsu (PHP) dari Presiden Jokowi. “Ya awalnya sih seneng BPJS Kesehatan turun, karena sempat naik dua kali lupat. Eh sekarang mau naik lagi, berasa di prank,” ucapnya.

Ketika iuran BPJS Kesehatan benar-benar naik, kata dia, pilihannya nunggak bayar atau turun kelas dan mungkin berhenti menjadi peserta. “Liat nanti lah mas, siapa tahu turun lagi dalam mimpi ” seloroh Rama.

Senada, Elvin Indra (55 tahun) juga keberatan dengan kebijakan Jokowi. Apalagi kenaikan dilakukan di tengah pandemi korona saat ini. Ia juga mengkritik sikap pemerintah yang terbiasa plin-plan dalam menetapkan sebuah kebijakan.

“Jangan plin-plan begitu lah, masa naik lagi Juli, seharusnya tetap saja dulu, kan ini tidak ideal untuk masa pandemi begini,” tuturnya.

Sekalipun perlu naik, Elvin ingin agar pemerintah terbiasa melakukan kenaikan dengan skema bertahap. Dengan begitu kebijakan yang diberikan tidak membebani masyarakat.

“Kalau mau naik, ya 20 persen dulu lah, jangan langsung 100 persen. Misal dari Rp60 ribuan jadi Rp70-75 ribuan dulu, masa langsung Rp110 ribu,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan kenaikan iuran tersebut untuk membantu peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III.

“Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,” kata Anas lewat keterangan tertulis, Rabu (13/5)

Kebijakan baru yang mengatur besaran iuran BPJS Kesehatan juga disebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung.

“Pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru yang mengatur besaran iuran JKN-KIS yang baru. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung,” ucapnya.

Anas memastikan dengan begini pembayaran ke rumah sakit (RS) akan jauh lebih tertib. Ia pun menginfokan jika data pembayaran RS bisa diakses untuk umum di website BPJS Kesehatan.

“Kondisinya sekarang jauh lebih baik untuk keuangan rumah sakit. Tentu sesuai dengan regulasi, artinya sistem akan disesuaikan. Kami sudah punya pengalaman untuk hal ini,” ucapnya

Sebelumnya, keputusan Jokowi menaikkan tarif kepesertaan BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid itu diteken Jokowi pada 5 Mei lalu.

Rencananya, tarif kepesertaan Mandiri kelas III akan naik dari Rp25.500 per peserta per bulan menjadi Rp35 ribu per peserta per bulan atau 37,25 persen pada 2021 dan seterusnya.

Lalu, tarif Mandiri kelas II akan naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per peserta per bulan dan Mandiri kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp15 ribu per peserta per bulan mulai Juli 2020.

(Cikarang Ekspres)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here